BOGOR-KITA.com – Kota Bogor akan mengoperasikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Juni 2019 mendatang. Penandatangan nota kesepakatan dengan 13 instansi terkait dilakukan oleh Walikota Bogor Bima Arya di Balaikota Bogor, Jumat (8/3/2019).
Apa itu Mal Pelayanan Publik (MPP)? Asosiasi publik tampaknya mengarah ke sebuah tempat menjual berbagai komoditi seperti pakaian, kuliner dan lain sebagainya.
Mal pelayanan publik juga merupakan sebuah tempat, tetapi bukan untuk berbelanja pakaian dan lain sebagainya itu, melainan tempat mengurus berbagai kepentingan terkait izin, surat-surat, pengurusan surat izin mengemudi, bayar pajak dan lain sebagainya.
Bahasa resminya adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.
Tempat MPP Kota Bogor bukan di Kantor Pemkot Bogor di Jalan Juanda, melainkan di Lippo Plaza Keboen Raya, Bogor Tengah, Kota Bogor.
Ada 13 instansi yang bergabung dalam MPP Kota Bogor, meliputi Polresta Bogor Kota, Imigrasi, Bea Cukai, Jasa Raharja, KPP Pratama, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pertanahan Nasional, Kantor Kementerian Agama, PDAM Tirta Pakuan, Disdukcapil, Bapenda, Samsat dan Bank BJB. Sampai saat ini Pemkot Bogor sudah mengonsolidasi sebanyak 145 jenis layanan.
Ini artinya, publik yang berkepentingan dengan 13 instasi tersebut, tidak perlu lagi datang ke masing-masing instansi tersebut, melainkan cukup ke MPP itu, karena layanan 13 instansi itu ditempatkan dalam satu atap di MPP itu. Seperti apa pelayanan di MPP? Ada empat tipe pelayanan, yakni direct services, mobile services, self services, e-services. [] Admin
