Kemenko Pangan Dorong 25 Wali Kota Perkuat Ketahanan Daerah Hadapi Cuaca Ekstrem
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Sebanyak 25 wali kota dari berbagai daerah berkumpul di Kota Bogor untuk membahas kesiapan pemerintah daerah menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin kompleks.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam Mayors Talk Komwil III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) bertajuk Climate and Urban Resilience 2026 di IPB Convention Center (IICC), Jalan Raya Pajajaran, Kota Bogor, Selasa (29/9/2026).
Forum ini menjadi ruang bertukar pengalaman sekaligus merumuskan langkah menghadapi perubahan kondisi cuaca. Sejumlah isu menjadi perhatian, mulai dari ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat El Nino hingga potensi bencana hidrometeorologi saat memasuki musim hujan.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat langkah mitigasi.
“Kondisi yang kita hadapi saat ini cukup ekstrem. Beberapa provinsi masih berjibaku memadamkan api akibat El Nino, sementara kita juga bersiap memasuki musim hujan dengan dampak yang tidak sederhana. Berdasarkan analisis BMKG, pergeseran fenomena cuaca ini memerlukan kecermatan ekstra,” ujar Hanif.
Ia menilai pemerintah daerah memiliki peran penting karena berbagai kesepakatan yang lahir dari forum antarkota perlu diterjemahkan menjadi kebijakan konkret sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Hanif juga mengapresiasi APEKSI yang selama ini turut mengawal berbagai persoalan perkotaan. Menurutnya, isu seperti pengelolaan sampah, sanitasi, dan ketahanan pangan memiliki keterkaitan dengan upaya membangun kota yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim.
Kemenko Pangan, kata Hanif, siap membawa poin-poin yang dihasilkan dari pertemuan tersebut untuk dikoordinasikan dan ditindaklanjuti bersama kementerian serta lembaga terkait.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menilai penguatan ketahanan iklim harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah daerah, menurutnya, memiliki tanggung jawab untuk memastikan pembangunan tetap berjalan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
“Ini menjadi pengingat strategis bahwa ada tanggung jawab moral dan sosial dari kepala daerah untuk menurunkan amanat konstitusi ke dalam kebijakan daerah yang pro-kelestarian lingkungan,” kata Dedie.
Dedie berharap forum tersebut dapat menghasilkan gagasan yang dapat diterapkan oleh masing-masing pemerintah kota, bukan sekadar menjadi agenda pertukaran pandangan.
Ia juga mendorong agar hasil pembahasan 25 kepala daerah dapat menjadi salah satu rujukan dalam menyusun program kerja di wilayah masing-masing, terutama yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan mitigasi risiko bencana.
Wakil Ketua Bidang Kerja Sama APEKSI sekaligus Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid menyebut pertemuan di Kota Bogor menjadi kesempatan bagi para wali kota untuk saling berbagi pengalaman dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
“Komwil III merupakan yang terbesar dengan kehadiran 25 wali kota. Kota Bogor berbagi pengalaman dengan 24 kota lainnya, khususnya dalam merespons arahan Kemenko Pangan terkait penguatan ketahanan daerah di tengah ketidakpastian iklim,” pungkasnya. [] Ricky
