Anggaran Dipangkas 47 Persen, Komisi I DPR Soroti Kemampuan Patroli Lanal Bandung
BOGOR-KITA.com, BANDUNG – Keterbatasan anggaran menjadi salah satu perhatian Komisi I DPR RI dalam pelaksanaan tugas pertahanan dan keamanan maritim. Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Bandung yang memiliki wilayah kerja di sepanjang pesisir selatan Jawa Barat menjadi salah satu satuan yang mendapat perhatian terkait kemampuan patroli di tengah pemangkasan anggaran.
Hal tersebut disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Lanal Bandung, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, mengatakan pemangkasan anggaran hingga sekitar 47 persen perlu diikuti dengan penetapan skala prioritas agar kemampuan pertahanan dan keamanan laut tetap terjaga.
“Anggaran dipotong sampai hampir 50 persen. Karena itu kita melihat skala prioritas, apa saja yang bisa dilakukan dengan pemotongan anggaran sebanyak ini, jangan sampai mengurangi daripada ketahanan kita di laut,” ujar Anton di Bandung.
Anton juga menyoroti dukungan sarana dan prasarana untuk kegiatan patroli. Menurut dia, cakupan wilayah pengawasan yang luas membutuhkan dukungan armada dan logistik yang memadai.
Ia menyebut Lanal Bandung masih memiliki keterbatasan armada untuk mendukung patroli dan dalam kondisi tertentu masih mengandalkan perahu karet.
Menurut Anton, penguatan armada perlu diikuti dengan dukungan logistik, termasuk ketersediaan bahan bakar.
“Percuma kita punya armada, tapi hanya ngapung di laut. Jadi ya percuma. Jadi kita harus siapkan juga logistiknya,” katanya.
Anton mengatakan penentuan skala prioritas anggaran diperlukan agar kegiatan patroli tetap dapat berjalan sesuai kebutuhan operasional.
Selain sarana dan prasarana, Anton turut menyoroti kesejahteraan prajurit yang menjalankan tugas di wilayah laut. Ia meminta aspek kebutuhan dasar prajurit, termasuk dukungan perumahan dan kesejahteraan keluarga, turut menjadi perhatian.
“Prajurit yang bertugas di laut harus mendapatkan dukungan yang memadai agar mampu menjalankan tugas secara optimal,” ujarnya.
Terkait pemangkasan anggaran tersebut, Anton mengatakan Komisi I DPR RI akan membahas persoalan itu dengan pimpinan TNI dan Kementerian Pertahanan.
“Karena kan ini 47 persen dipangkas. Oleh karena itu nanti kita akan ketemu dengan Panglima TNI, ketemu dengan Menhan dan juga KSAL, mudah-mudahan jangan sampai dipotong hampir 50 persen. Kita mencoba penambahan,” katanya.
Komisi I DPR RI menyatakan akan mendorong pembahasan mengenai kebutuhan anggaran pertahanan dan keamanan laut sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran negara.
