BOGOR-KITA.com, JAKARTA – Tanggal 23 Oktober 2020 lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ada kemungkinan pemberian vaksin corona yang ditargetkan November akan mundur.
Setelah 3 hari, atau Senin (26/10/2020) siang. ada Rapat Terbatas mengenai Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi, di Istana Merdeka, Jakarta,
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi memberikan arahan terkait pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi.
Jokowi terlebih dahulu menyinggung soal perkembangan covid-19 di Indonesia, utamanya terkait kasus aktif dan kematian.
Presiden mengatakan, per 25 Oktober 2020 rata-rata kasus aktif di Indonesia berada di angka 16,08 persen. Angka 16,08 persen ini lebih rendah daripada rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 23,73 persen.
Terkait kematian, Jokowi mengatakan, dibandingkan bulan yang lalu, rata-rata kematian di Indonesia menurun dari 3,83 persen menjadi 3,41 persen.
Selebihnya sambutan presiden, terkait dengan pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi. Ada 4 arahan Presiden Jokowi.
Naskah lengkap sambutan Presiden Jokowi ditayangkan di situs sekab.go.id.
Selengkapnya tentang vaksinasi sebagai berikut:
Ada beberapa hal yang ingin saya tekankan agar menjadi perhatian kita semuanya betapa pentingnya yang namanya vaksin, vaksinasi.
Tidak hanya berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia, tidak hanya urusan kesehatan, tapi ini juga menyangkut ekonomi.
Sehingga ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk menjadi perhatian.
Yang pertama, saya minta pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi betul-betul dipastikan keamanan dan keefektifannya.
Keamanan itu artinya kalau disuntik itu betul-betul memang sudah melalui sebuah tahapan-tahapan uji klinis yang benar.
Karena kalau tidak, ada satu saja yang bermasalah, nanti bisa akan menjadikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya vaksinasi ini.
Saya melihat aspek keamanan dan efektivitas dari vaksinasi ini betul-betul menjadi concern utama masyarakat, termasuk para pakar dan para peneliti. Karena itu, semua tahapan, sekali lagi, harus melalui kaidah-kaidah saintifik (kaidah-kaidah ilmu pengetahuan), berdasarkan data sains, dan juga standar-standar kesehatan.
Hati-hati, jangan sampai kita tergesa-gesa ingin vaksinasi sehingga kaidah-kaidah saintifik, data-data sains, standar kesehatan ini dinomorduakan, tidak bisa.
Jangan (sampai) timbul persepsi bahwa pemerintah itu tergesa-gesa/terburu-buru tanpa mengikuti koridor-koridor ilmiah yang ada.
Tolong ini betul-betul kita lalui semuanya. Meskipun kita ingin dipercepat, tapi sekali lagi, hal-hal tadi jangan sampai dilupakan.
Saya perlu menegaskan lagi bahwa yang dilakukan pemerintah adalah sebuah langkah gerak cepat, memang kita ingin langkah gerak cepat, tetapi penuh dengan perencanaan yang matang dan persiapan yang matang.
Karena setelah saya detailkan, ini menyangkut banyak hal/aspek yang kita harus siapkan terlebih dahulu, kita harus rencanakan terlebih dahulu secara matang. Mengapa perlu kecepatan? Karena memang semua negara tengah berlomba-lomba untuk memperoleh vaksin ini secepat-cepatnya. Kita tahu ini semua memang kejar-kejaran, semua mengejar yang namanya vaksin agar warga mereka bisa cepat pulih dan ekonominya bisa bangkit.
Yang kedua, selain isu keamanan dan keefektifan dari vaksin, yang menjadi concern masyarakat saat ini juga akses masyarakat terhadap vaksin ini seperti apa, bagaimana masyarakat bisa mengakses vaksin ini.
Karena kita tahu penduduk kita ini gede banget, besar sekali. Maka dipastikan bahwa proses vaksinasi ini akan berjalan dan dilakukan secara bertahap.
Dan hal ini perlu dijelaskan secara jelas, secara gamblang kepada masyarakat. Jelaskan siapa saja, kelompok masyarakat yang mana, yang mendapatkan prioritas vaksinasi lebih awal, kenapa mereka dulu, itu yang harus dijelaskan, mengapa mereka mendapatkan prioritas.
Selain itu, juga masalah yang berkaitan dengan, karena ini ada yang gratis, ada yang mandiri atau bayar sendiri.
Ini juga pengenaan biaya dalam pelaksanaan vaksinasi secara mandiri ini harus betul-betul dikalkulasi dan dihitung dengan cermat, disiapkan aturannya sejak sekarang, dari awal, dan saya minta harganya bisa terjangkau.
Yang ketiga, ini penting sekali, sekali lagi strategi komunikasi publiknya disiapkan dengan baik.
Dan saya minta ini timnya Pak Menteri BUMN disiapkan lagi mengenai strategi komunikasi ini, di-back up/dibantu oleh (Kementerian) Kominfo, dijelaskan secara komprehensif kepada publik mengenai manfaat vaksin dan peta jalan pelaksanaan vaksinasi, sehingga tidak terjadi disinformasi dan penyebaran berita hoaks dari berbagai platform di media yang ada.
Juga agar kita libatkan, libatkan dari awal majelis dan organisasi keagamaan: MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas yang lainnya, terutama dalam menjelaskan soal manfaat vaksin dan meyakinkan kepada umat mengenai kehalalan dari vaksin.
Yang keempat, mengenai pelaksanaan vaksinasi, saya minta timeline pelaksanan ini segera diselesaikan dengan memperhatikan ketersediaan sarana prasarana dan infrastruktur pendukung, jalur distribusi, dan interval pemberian vaksin yang akan digunakan per wilayah. Daerah ini kapan, ini detail, saya minta detail sekali, daerah ini kapan, daerah ini kapan, siapa yang dapat, siapa yang gratis, siapa yang bayar, semuanya harus direncanakan, dipersiapkan secara detail.
Dan yang terakhir, lakukan pelatihan dan simulasi, baik oleh tenaga kesehatan maupun tenaga keamanan yang nanti atau relawan yang nanti dilibatkan dalam pelaksanaan vaksinasi.
Saya rasa itu pengantar yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih [] Admin
