BOGOR-KITA.com, BOGOR – Relawan harus membantu pemerintah menangani pendemi covid-19.
Hal ini dikemukakan mantan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno dalam diskusi daring yang diselenggarakan oleh Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Rabu (6/5/2020).
Selain Sandiaga Uno, dalam diskusi yang dimulai pukul 14.00 WIB dan berakhir pukul 16.00 WIB, tampil berbicara Yusfitriadi (Direktur DEEP Indonesia), Daniel Zuchron (Pembina Yayasan Visi Nusantara Maju) dan Aminuddin Ma’ruf (Staf khusus milenial Presiden Jokowi).
Saat membuka diskusi, Yusfitriadi mengatakan, sejak awal pemerintah memperlihatkan kegagapan dalam penanganan covid-19. Kegagapan pemerintah berimplikasi pada berbagai regulasi dan kebijakan yang akhirnya menjadi tidak komprehensif.
“Pemerintah melaksanakan PSBB bahkan tanpa adanya evaluasi yang jelas. Yang paling ambigu adalah tentang pelaksanaan PSBB dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang harus terpenuhi. Masyarakat diminta untuk stay at home, tapi hak dasar hidupnya itu tidak ada yang menjamin,” terang Yus.
Bahkan menurut Yus, bantuan sosial menjadi sebuah kegaduhan di tengah masyarakat karena tidak akuratnya data yang dimiliki pemerintah. Selain itu, menurut Yus, terjadi ketimpangan kebijakan antara pusat dan daerah.
Daniel Zuchron mengatakan, demokrasi Indonesia sedang mengalami komplikasi karena implementasi di lapangan berbeda satu dengan yang lain.
“Ada tiga cluster demokrasi yang kita kenal, yang pertama pemerintah pusat, kedua pemerintah daerah, dan yang ketiga adalah pemerintah desa. Seharusnya demokrasi bisa mengelola agar kebijakan berujung pada keputusan yang efektif,” tutur Daniel.
Sandiaga Uno mengatakan, dalam rangka menghambat dan meminimalisir sebaran covid-19, pemerintah harus terus dibantu oleh relawan dan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama melawan corona.
Sandi juga menyebut sejumah persoalan dalam penanganan covid-19, dan dampaknya pada ekonomi. Misalnya, di daerah Jabodetabek, menurut Sandi, testing covid-19 seharusnya dilakukan paling sedikit terhadap 50 ribu orang dalam sehari.
Terkait sektor ekonomi, Sandi mengatakan, 99% pelaku ekonomi Indonesia dalah UMKM dan 97% lapangan kerja adalah juga dari UMKM.
Indikator ekonomi Indonesia menunjukkan harga dan ketersediaan bahan pokok berpotensi meningkat tinggi, namun indeks pertumbuhan penjualan terjun bebas, begitu pun dengan indeks keyakinan konsumen.
Lebih jauh, Sandi mengemukakan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sudah semakin jelas. Ada sekitar 15 juta orang berpotensi atau terancam kena PHK, sebanyak 3,5 juta karyawan di sektor formal dan sisanya di sektor informal. Kelompok keluarga yang terancam kembali ke jurang kemiskinan sebanyak 37 juta orang.
Diskusi ditutup oleh paparan Aminuddin Ma’ruf selaku staf khusus milenial Presiden Jokowi yang mengajak agar seluruh elemen bangsa ikut berjuang melawan wabah covid-19 dengan berbagai regulasi pemerintah yang harus diikuti dibarengi dengan kekuatan gerakan relawan dan masyarakat terdampak yang menjadi sebuah kerja sama yang utuh agar wabah covid-19 semakin cepat berakhir. [] Hari
