Pemkot Bogor Matangkan Lahan Sekolah Rakyat di Rancamaya, Siapkan Area 5 Hektare
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor saat ini sedang mematangkan lahan pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan.
Selain itu, Pemkot Bogor juga sedang melakukan mengevaluasi sejumlah aspek teknis sebelum pembangunan dimulai.
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan, dari total lahan yang disiapkan seluas lima hektare, sekitar 2,5 hektare saat ini masih dalam proses land clearing.
Menurutnya, proses tersebut ditargetkan selesai pada 9 November 2026. Setelah pematangan lahan rampung, Pemkot Bogor akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait pembangunan Sekolah Rakyat.
“Belum dimulai, ini masih land clearing. Baru pematangan lahan sampai dengan 9 November 2026. Setelah itu baru kita akan bicara dengan Kementerian Sosial mengenai rencana pembangunan,” kata Dedie usai meninjau lokasi, Rabu (24/9/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Dedie juga melihat masih terdapat sejumlah aset milik Pemkot Bogor yang berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan Sekolah Rakyat.
Hal itu dinilai penting karena kondisi lahan di kawasan Rancamaya memiliki kontur yang cukup beragam. Beberapa bagian bahkan memiliki kemiringan yang cukup terjal sehingga perlu diperhitungkan dari sisi konstruksi dan keselamatan.
“Saya tadi masih melihat ada beberapa potensi aset kita yang bisa nanti dimanfaatkan langsung oleh Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Dedie mengatakan, pemanfaatan aset tersebut akan dikaji agar kawasan sekolah nantinya tidak hanya memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan, tetapi juga memberikan kenyamanan bagi para siswa yang tinggal di asrama.
“Kita juga harus berpikir ini bagaimana kita prioritaskan untuk masyarakat Kota Bogor yang akan masuk di Sekolah Rakyat. Karena kita lihat sendiri ada beberapa lokasi yang memang terjal sekali,” jelasnya.
Sekolah Rakyat di Rancamaya direncanakan menjadi sekolah berasrama untuk jenjang SMP dan SMA. Daya tampungnya diperkirakan mencapai 2.000 siswa yang berasal dari keluarga prasejahtera di Kota Bogor.
Dedie menilai program tersebut dapat menjadi salah satu upaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Kalau mereka bisa bersekolah di sini, boarding atau asrama, kemudian mendapatkan pendidikan yang baik dengan lokasi yang baik, tentu ke depan akan bisa merubah nasib keluarga mereka,” katanya.
Selain persoalan lahan, Pemkot Bogor juga memperhatikan akses menuju lokasi sekolah. Salah satu jalur yang menjadi perhatian adalah Jalan Warung Nangka yang saat ini dinilai masih sempit.
Pemkot Bogor telah berkomunikasi dengan pemerintah daerah di tingkat Kabupaten Bogor untuk membahas kemungkinan pelebaran akses tersebut.
“Warung Nangka ini kan sempit, saya sudah bicara juga dengan Kadis PU Kabupaten, Kadis PU Kota, bagaimana caranya jalan dilebarin,” ungkapnya.
Menurutnya, akses yang memadai dibutuhkan mengingat kawasan tersebut nantinya menjadi lokasi pendidikan dan tempat tinggal bagi ribuan siswa.
Lahan yang kini dipersiapkan untuk Sekolah Rakyat sebelumnya merupakan kawasan Terminal Agribisnis. Dedie menyebut fasilitas tersebut tidak beroperasi secara penuh sejak 2004, salah satunya karena keterbatasan akses menuju lokasi.
Di kawasan Bogor Selatan, Pemkot Bogor juga menyiapkan sarana pendidikan lainnya. Di Kertamaya, pemerintah telah menyiapkan lahan untuk pembangunan SMA Negeri 12 dan SMP Negeri 24 yang berada di belakang GOR Bogor Selatan.
“Memang kita ingin Bogor Selatan ini indeks pembangunan manusianya meningkat dengan sarana prasarana pendidikan yang lebih memadai,” tuturnya.
Untuk pembangunan Sekolah Rakyat, pembiayaannya akan bersumber dari APBN. Anggaran tersebut disiapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dengan pelaksanaan yang dikoordinasikan bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Dedie mengatakan, pihaknya belum mengetahui nilai total anggaran pembangunan Sekolah Rakyat tersebut.
“Anggaran Sekolah Rakyat nanti dikeluarkan dari APBN. Saya enggak tahu berapa nilai totalnya, dari Kementerian PU Pusat, kemudian dikoordinasikan bersama-sama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia,” pungkasnya. [] Ricky
