Masyarakat Puncak Menanti Realisasi Penataan Kawasan yang Dinilai Belum Signifikan
BOGOR-KITA.com, MEGAMENDUNG – Penataan kawasan Puncak yang sebelumnya disampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor di bawah kepemimpinan Bupati Bogor Rudy Susmanto dinilai sebagian masyarakat belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Program penataan kawasan Puncak yang sempat menjadi perhatian publik tersebut hingga kini dinilai belum memperlihatkan hasil yang terlihat secara nyata di lapangan.
Sejumlah warga menilai upaya penataan yang sebelumnya ramai dibahas masih belum menunjukkan tindak lanjut yang jelas. Salah satu lokasi yang menjadi sorotan ialah kawasan Simpang Gadog hingga jalur alternatif Gadog–Cikopo Selatan.
Hingga saat ini, langkah yang terlihat di lapangan baru berupa penertiban reklame berukuran besar. Sementara itu, rencana pelebaran jalan maupun penataan kawasan secara menyeluruh belum tampak mengalami kemajuan yang signifikan.
Warga Megamendung, Kodir, mengatakan masyarakat sempat menaruh harapan besar terhadap rencana penataan kawasan tersebut. Namun, hingga kini ia menilai pelaksanaannya belum terlihat secara jelas.
Menurutnya, berbagai rencana penataan kawasan ramai diperbincangkan saat awal program disampaikan kepada publik. Akan tetapi, perkembangan yang diharapkan masyarakat belum terlihat.
“Awalnya ramai dibicarakan bahwa kawasan ini akan ditata. Banyak warga berharap kemacetan bisa berkurang dan kawasan menjadi lebih tertib. Namun, sampai sekarang belum terlihat perkembangan yang signifikan,” ujar Kodir.
Ia menambahkan, salah satu informasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan persoalan pembebasan lahan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, pemerintah disebut belum berencana melakukan pembebasan lahan di sekitar jalur alternatif karena nilai tanah di kawasan tersebut cukup tinggi.
Menurut Kodir, pembebasan lahan merupakan salah satu langkah penting apabila pemerintah ingin melakukan penataan secara maksimal, termasuk untuk memperlebar akses jalan yang selama ini kerap menjadi titik kemacetan.
“Saya kira akan sulit jika ingin menata kawasan tanpa disertai pembebasan lahan karena ruang yang tersedia sangat terbatas,” katanya.
Kodir menjelaskan, sebagian besar lahan di sekitar Simpang Megamendung dan jalur alternatif saat ini telah berkembang menjadi kawasan usaha. Kondisi tersebut, menurut dia, turut memengaruhi kenaikan harga tanah dari tahun ke tahun.
“Memang harga lahannya cukup tinggi karena kawasan ini sudah menjadi area usaha dan perdagangan. Namun, itu menjadi konsekuensi yang harus dihadapi apabila pemerintah serius ingin melakukan penataan dan mengurangi kemacetan yang selama ini terjadi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Eko Mujiarto, menegaskan bahwa program penataan kawasan Puncak masih terus berproses.
“Salah satu yang sedang diupayakan yaitu mempersiapkan anggaran untuk pembebasan lahan di beberapa titik prioritas,” kata Eko.
Ia membantah anggapan bahwa Pemkab Bogor tidak mengalokasikan anggaran untuk penataan kawasan Puncak, khususnya terkait kebutuhan pembebasan lahan.
“Jadi tidak benar jika Pemkab Bogor tidak menganggarkan penataan kawasan Puncak, terutama untuk pembebasan lahan pada titik-titik prioritas,” tandasnya.[] Danu
