DPRD Dorong Perbaikan RSUD Kota Bogor, dari Krisis Utang hingga Peningkatan Layanan
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar rapat bersama manajemen RSUD Kota Bogor pada Jumat (17/4/2026) untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025.
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa RSUD sempat mengalami krisis keuangan dengan total utang mencapai Rp93 miliar.
Namun, kondisi keuangan rumah sakit pelat merah itu mulai menunjukkan perbaikan setelah adanya pergantian direksi. Manajemen baru dinilai mulai melakukan pembenahan di berbagai sektor.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Subhan, mengungkapkan bahwa dari total utang Rp 93 miliar, RSUD juga memiliki piutang sekitar Rp37 miliar. Artinya, masih terdapat selisih sekitar Rp56 miliar yang perlu diselesaikan oleh manajemen saat ini.
“Untuk triwulan pertama ini, RSUD sudah mulai membaik. Dirut baru, dr. Retno, mengambil langkah strategis dengan kembali menggandeng vendor agar pengadaan obat tetap berjalan,” ujar Subhan.
Subhan mengatakan, pada 2025 lalu sempat terjadi penurunan jumlah pasien rawat inap, yang salah satunya dipicu oleh kendala ketersediaan obat.
Ia menjelaskan, salah satu penyebab krisis adalah tingginya ketergantungan pada pasien BPJS yang mencapai 92 persen, sementara pasien umum hanya 8 persen. Selain itu, proses penagihan ke BPJS sebelumnya sempat mengalami keterlambatan.
Kini, di bawah kepemimpinan baru, sistem penagihan mulai dibenahi. RSUD menargetkan berkas penagihan dapat disiapkan setiap tanggal 3, sehingga pembayaran dari BPJS diharapkan bisa cair pada akhir bulan.
“Setelah berkas siap, BPJS akan membuat berita acara, lalu dilakukan pembayaran. Ini yang sekarang diupayakan lebih tepat waktu,” jelasnya.
Untuk memperkuat keuangan, RSUD juga mulai melakukan diversifikasi usaha, seperti mengoptimalkan layanan medical check-up serta merancang pembukaan klinik berbasis komersial yang rencananya ditempatkan di lantai tiga.
Komisi IV juga menyoroti komposisi pasien yang dinilai belum ideal. Saat ini, komposisi pasien masih didominasi BPJS sebesar 92 persen, sedangkan idealnya berada di kisaran 80 persen pasien asuransi dan 20 persen pasien umum.
“DPRD mendorong manajemen baru agar mampu mengatasi krisis tersebut sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Bogor,” katanya.
Sementara itu, terkait kesejahteraan pegawai, RSUD melakukan penyesuaian. Gaji pokok tetap dibayarkan tepat waktu, namun tunjangan transportasi bagi ASN dihapus karena telah mendapatkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP). Adapun pegawai non-ASN tetap menerima haknya.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Asep Nazarullah, menyampaikan bahwa pada akhir 2025 RSUD mulai menunjukkan titik terang dengan kemampuan mencicil utang sekitar Rp35 miliar.
“Dengan manajemen baru, kami optimistis operasional layanan akan lebih baik dibandingkan 2025, dan sisa utang bisa terus ditangani secara bertahap,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa ketersediaan obat yang kini mulai membaik berdampak pada peningkatan layanan, khususnya rawat inap.
Ke depan, RSUD akan memperluas kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan asuransi, serta menyiapkan layanan khusus bagi pasien asuransi di lantai dua gedung rumah sakit.
“RSUD akan menyiapkan layanan khusus terhadap pasien asuransi, baik pasien umum maupun asuransi akan dibuatkan tempat di lantai dua khusus layanan asuransi,” terangnya.
Dari sisi anggaran, pada 2025 RSUD menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp15 miliar dari pemerintah pusat. Sementara pada 2026, alokasi dari APBD murni sebesar Rp10 miliar akan difokuskan untuk kebutuhan layanan, pengadaan obat, serta alat kesehatan.
“Tadi sudah disampaikan Dirut bahwa layanan ke depan akan semakin prima, termasuk medical check-up di RSUD akan dilengkapi dengan alat-alat yang mumpuni,” pungkasnya. [] Ricky
