BOGOR-KITA.com – Program kerja pembangunan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang di usulkan melalui musyawarah rencana pembangunan (musrembang) ternyata tidak selalu mulus masuk dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).
Pasalnya belakangan diketahui, hampir 60 persen hasil musrembang hilang dari RAPBD. Hal itu dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhendi kepada wartawan usai rapat sinkronisasi anggaran usulan desa dan kecamatan di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Jumat (7/11).
Politisi Partai Golkar itu mengatakan, selama ini terjadi kelemahan dalam proses pembahasan RAPBD. “Bappeda main coret saja program yang diusulkan melalui musrembang. Yang masuk RAPBD justru program yang tidak diusulkan," ujarnya
Karena itu, pria yang akrab disapa Ade Jaro itu menegaskan, pimpinan dewan telah sepakat untuk tahun 2015 seluruh pimpinan dan anggota dewan harus melakukan cross check program kegiatan yang diusulkan melalui musrembang melalui kecamatan. Anggota dewan harus melakukan cross check ke dapil masing-masing, untuk memastikan apakah program, apalagi yang benar benar pro rakyat telah masuk dalam RAPBD atau belum.
"Biarkan saja seluruh usulan program masuk dalam KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara). Nantinya tinggal memilih dan memerioritaskan program yang benar benar urgen dan penting untuk rakyat," tandasnya.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Barkah menambahkan, cross check langsung ke wilayah merupakan salah satu bagian dari fungsi pengawasan dewan dalam menilai kinerja eksekutif.
“Dengan begini, kita bisa mengetahui secara langsung apa yang dibutuhkan sebetulnya oleh warga tapi belum terakomodir dalam RAPBD. Hasil dari pertemuan itu, akan menjadi bahan bagi kita untuk mengevaluasi kerja dinas,” papar Barkah saat ditemui PAKAR di Kecamatan Bojong Gede.
Hal senada diutarakan Wakil Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Ilham Permana yang menilai, langkah cross check diharapkan bisa menyinkronisasikan seluruh kegiatan dengan landasan misi Kabupaten Bogor Termaju di Indonesia
Menurut dia, dalam pengunaan anggaran pada setiap instansi pemerintahan itu harus jelas peruntukannya. Kalau tidak tepat atau tidak sesuai, akan dilakukan pemangkasan.
“Intinya kita juga harus mengetahui, apa saja yang telah diajukan oleh mereka. Ketika ajuan itu sudah kita terima, akan disesuaikan. Ya kalau tidak sesuai kita coret atau diturunkan nilainya,” ujarnya.[] Harian PAKAR/Admin
