Kab. Bogor

13 Persen Lahan di Kawasan Puncak Beralih Fungsi Dalam 5 Tahun

Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) 2021, di Puncak, Cisarua, Senin (8/11/2021)

BOGOR-KITA.com, CISARUA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra mengungkapkan ada sekitar 13 persen lahan di kawasan Puncak telah beralih fungsi secara singkat dalam kurun waktu 5 tahun.

“Secara singkat dalam kurun waktu 5 tahun semenjak 2016 Kawasan Puncak ini beralih fungsi sebesar 13%,” ujar Surya Tjandra di Telaga Saat, Kecamatan Cisarua, Senin (8/11/2021).

“Permasalahan saat ini, Kawasan Puncak telah mengalami penurunan kualitas sebagai kawasan resapan air yang disebabkan adanya perubahan tutupan lahan Kawasan Puncak di Kabupaten Bogor,” sambung dia.

Perubahan tutupan lahan hutan Kawasan Puncak di Kabupaten Bogor, pelanggaran pemanfaatan ruang di Kawasan Puncak, dan ketidakpatuhan pemegang Hak Atas Tanah (HAT). Perubahan tutupan lahan Kawasan Puncak di Bumi Tegar Beriman dalam 5 tahun terakhir menyebabkan luas hutan berkurang 13 persen atau seluas 3.876 Ha, dengan laju perubahan 20 persen.

Baca juga  Disdagin Berikan Masker dan Handsanitizer kepada Pedagang di Jalan Raya Puncak

Tutupan lahan hutan sebagian besar mengalami perubahan menjadi lahan pertanian seluas 2.373 Ha. Pelanggaran pemanfaatan ruang di Kawasan Puncak berdasarkan hasil Audit Tata Ruang ditemukan 54 kasus pelanggaran disebabkan karena pemanfaatan ruang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan.

“Contoh kasus pelanggaran seperti pemanfaatan ruang di sempadan sungai, pemanfaatan ruang di kawasan hutan,  pemanfaatan ruang bangunan dengan kepadatan sedang di kawasan permukiman zona kepadatan rendah,” ungkapnya.

Lanjut dia, 13 lokasi ketidaksesuaian RTR di Kawasan Puncak yang ditemukan pada Kegiatan Fasilitasi Penertiban 2021 telah dikenakan surat peringatan (SP-1) oleh Pemkab Bogor. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap Hak Guna Usaha (HGU), terjadi ketidakpatuhan pemegang HAT dan ketidaksesuaian pemanfaatan tanah dengan peruntukan pemberian haknya seluas 1.342,86 Ha.

Baca juga  Penjelasan BMKG tentang Angin Kencang di Kawasan Puncak

“Artinya telah terjadi perubahan dari hutan menjadi non hutan,” ucapnya.

Untuk pemukiman, Kementerian ATR/BPN memaklumi karena banyak masyarakat ingin memiliki tempat tinggal. Sementara, untuk vila serta bangunan komersil ini yang tak bisa ditolerir.

Untuk itu, ia bersama para Dirjen di Kementerian akan melakukan penanaman pohon sebanyak-banyaknya selama enam minggu kedepan atau sampai akhir Desember 2021 nanti.

“Ini akan kita fokuskan, jangan adalagi lahan gundul, kita akan langsung tanami,” ucapnya.

Selain itu, Wamen ATR/BPN juga menyoroti lahan HGU yang tidak terawat atau ditelantarkan. “Kalau memang tidak bisa merawat dan menjaga, akan kita ambil lagi oleh negara, kan itu lahan negara yang dimohon,” tegasnya.

Baca juga  Perketat Kawasan Puncak, Petugas Gabungan Dibagi Tiga Tim

Apalagi, lanjut dia, untuk mengurangi banjir di DKI perlu ada penanganan di hulu. “Jadi DKI ini kekurangan RTH, dan DKI berniat untuk mengurangi RTH itu dia akan kelolala lahan di sini untuk dibuat hutan, kan bisa saja pakai yang HGU nya gak bener,” tutupnya. [] Danu

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top