BOGOR-KITA.com – Implementasi penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) melalui BNI Digital Banking untuk penyaluran bantuan sosial dan subsidi non tunai merupakan tindak lanjut dari langkah pengentasan dan pengendalian kemiskinan pemerintah pusat, tak terkecuali di Kota Bogor. Perubahan penyaluran bantuan dari tunai menjadi non tunai dilakukan karena ditemukan banyaknya pelanggaran penggunaan bantuan. Bantuan yang disalurkan ternyata banyak digunakan bukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sehingga mengakibatkan tidak terjadinya peningkatan kesejahteraan.
Penerima bantuan ini masuk ke strata miskin atau desil satu (dahulu dikenal dengan istilah cluster) melalui program penerimaan manfaat keluarga melalui PKH. Jumlah penerima bantuan tercatat sebanyak 8.723 Kepala Keluarga (KK). Dimana metodologi sebelumnya adalah diberikan bantuan secara tunai sebesar Rp 300 ribu yang dibagikan per triwulan.
Diterangkan Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman usai membuka sosialisasi implementasi penyaluran bantuan sosial PKH, solusi BNI Digital Banking untuk penyaluran bantuan sosial dan subsidi non tunai di Rumah Makan De Leuit, Ciheuleut, Bogor Timur, Rabu (19/10/2016), bahwa kebutuhan program ini tidak lain untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi KK yang masuk kategori desil satu dan tidak boleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Oleh sebab itu, ini menjadi catatan tersendiri.
“Dari evaluasi yang telah dilakukan akhirnya diketahui bahwa tingkat kesejahteraan mereka tidak meningkat, dan malah justru menurun. Hal itu karena mereka tidak menggunakan bantuan itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, dicarikan metodologi yang lain yaitu non tunai. Dimana sekarang Bank BNI ditunjuk pemerintah pusat untuk menyalurkan bantuan penyaluran bantuan sosial kepada keluarga miskin dalam PKH,” jelas Usmar.
Tetapi, diakui Usmar, untuk program ini pun bukan tanpa kendala. Menurutnya, kendala dari program itu adalah masyarakat yang masuk dalam kategori miskin itu “gagap teknologi.” Sejumlah upaya untuk membantu mereka ini di antaranya seperti bantuan untuk fisik yaitu melalui program RTLH, untuk bantuan di bidang ekonomi ada PKH, dan untuk kesehatan yaitu ada BPJS Kesehatan dan Jamkesda.
“Jadi memang untuk KK yang masuk di kategori desil satu ini yang mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Tentu dengan harapan strata mereka ini akan naik. Oleh karena itu, persoalan yang paling berat adalah transisi dari metodologi penyaluran bantuan dari tunai menjadi non tunai. Maka disinilah pentingnya peran pendamping, karena nantinya merekalah yang akan mendampingi sekaligus memberikan sosialisasinya kepada para PKH,” papar Usmar.
Sebab, masih kata Usmar, nantinya para PKH ini akan mendapatkan nomor PIN. Dimana nantinya bantuan uang dari pemerintah itu akan ditransferkan ke masing-masing pemilik nomor PIN dan bukan lagi diberikan secara tunai. [] Admin
