Bima-Usmar
BOGOR-KITA.com – Walikota Bogor Bima Arya menyikapi serius adanya penolakan dari sejumlah pimpinan partai politik dan fraksi di DPRD Kota Bogor, terkait keberadaan Tim Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan (TP4). Ia mengatakan, siap melakukan komunikasi intensif dan lobi kepada pimpinan parpol serta anggota DPRD Kota Bogor.
“Kita akan cari solusi dan berkomunikasi intensif dengan para pimpinan partai dan fraksi serta anggota DPRD Kota Bogor. Mungkin selama ini ada hal-hal yang belum terkomunikasikan dengan baik tentang keberadaan TP4 itu. Saya siap menjelaskannya kepada mereka,” ungkap Walikota Bima Arya usai kegiatan Saka Golf Turnamen di Rancamaya Golf, Minggu (16/11).
Menurut Bima penolakan keberadaan TP4, kemungkinan karena miss komunikasi antara Pemkot dan DPRD Kota Bogor. “Keberadaan TP4 sangat diperlukan untuk menangani berbagai program percepatan pemkot,” kata Bima.
Namun demikian, Bima menyatakan menghargai evaluasi dewan, tetapi akan mencari kesatuan pandang tentang TP4. “Sebenarnya saya juga sudah tukar pikiran dan bertemu dengan sejumlah pimpinan parpol, tidak ada masalah apa-apa,” akunya.
Terkait kewenangan TP4, lanjut Bima, sebenarnya tidak terlalu mendasar, karena di TP4 itu di dalamnya juga ada PNS yang juga sebagai pimpinan SKPD. Sejumlah program yang saat ini sedang dilakukan juga merupakan hasil pemikiran TP4, seperti masalah penataan kawasan Jalan Kapten Muslihat dan Stasiun Bogor, masalah penataan transportasi dan angkutan. Menyikapi anggaran yang mendapat penolakan dari DPRD, Bima menegaskan, anggaran untuk TP4 tidak besar, hanya honor setiap ada kegiatan yang dihitung sebagai tenaga ahli.
“Anggarannya juga sudah dimasukan dalam anggaran Bappeda, artinya TP4 menempel di kegiatan Bappeda,” tutup Bima tetapi enggan mengungkapkan berapa rincian kebutuhan anggaran untuk TP4 tersebut. [] Harian PAKAR/Admin
