Kantor Dinas ESDM Kabupaten Bogor
BOGOR-KITA.com – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menemukan 7 jenis masalah keuangan di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor. Masalah apa saja? Dinas mana yang bermasalah? Apa rekomendasi BPK? Berikut rincian masalah di Dinas ESDM, Diskominfo, Dispenda, sesuai data yang diperoleh BOGOR-KITA.com, Jumat (31/7/2015).
Dinas: Enerji Sumber Daya Mineral (ESDM), Diskominfo, Dispenda
Temuan BPK: Pemerintah Kabupaten Bogor kehilangan potensi pendapatan dari pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum optimal, minimal sebesar Rp77.455.807.
Rekomendasi BPK: BPK Merekomendasikan Bupati Bogor agar memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk
1.Berkoordinasi dengan BPPT dan Dinas ESDM untuk menghitung pajak reklame sebesar Rp26.880.000 dan pajak air tanah untuk penerbitan SKPD
2. Melakukan pemungutan pajak berdasarkan objek pajak.
3. Menginstruksikan petugas lapangan agar lebih intensif dalam melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menjaring potensi pajak
BPK juga merekomensikan Kepala ESDM agar menginstruksikan petugas lapangan untuk lebih mengintensifkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah.
Sementara kepada Dinas Kominfo, BPK merekomendasikan untuk memungut denda keterlambatan kepada wajib pajak terkait sebesar Rp50.575.807. [] Admin
