BOGOR-KITA.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja di gedung DPRD Kota Bogor, jalan Pemuda, Kecamatan Tanah Sareal, Senin (29/7/2019).
Rapat kali ini dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2020 dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) 2019.
Sekda mengungkapkan, pihaknya bersama DPRD sudah mencoba untuk menyepakati usulan Wakil Wali Kota Bogor pada paripurna tersebut dimana masih dalam kondisi defisit Rp 135 Miliar.
“Tetapi kita coba berusaha menampilkan alternatif yang akan menambah pendapatan, kemudian mengurangi pada kegiatan yang dianggap kurang pas menunjang. Jadi pada rapat tadi disepakati balance,” katanya.
Ade menyebutkan, masih ada beberapa hal yang menurut DPRD Kota Bogor perlu ada penyesuaian anggaran. Namun menurutnya, penyesuaian anggaran tidak perlu menambah beban belanja tetapi disepakati merubah perubahan anggaran.
“Misalnya tadinya untuk kepentingan A diubah menjadi kepentingan lain karena kepentingan A sudah terpenuhi,” katanya.
Sehingga kata Sekda, dalam rapat tersebut, sudah disepakati dalam kondisi balance sehingga nanti tahap selanjutnya adalah diparipurnakan.
“Kasarnya tadi sudah 99 persen tuntas untuk rapat perubahan anggaran dan besok mungkin kita berpikir anggaran tahun 2020 yang kemarin masih terlihat dalam kondisi defisit sebesar Rp 835 Miliar,” sebutnya.
Untuk mengatasi defisit tersebut kata dia, jika ada potensi pendapatan maka perlu dibuat regulasinya. Misalnya saja kenaikan pajak, retribusi dan termasuk memanfaatkan aset daerah yang sudah ada disewakan. Sehingga tidak boleh ada sejengkal pun aset Pemkot Bogor yang terlepas menghasilkan pendapatan.
“Mungkin ini perlu juga kedepan agar ada kesamaan semangat ‘berlari’ di pendapatan dan ‘berlari di belanja,” katanya. [] Admin/Humas Pemkot Bogor
