Hukum dan Politik

Tanya Jawab Lumbung Hukum Indonesia tentang Replik

Nunung Handayani SH MH

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Redaksi BOGOR-KITA.com, memberikan ruang tanya jawab seputar hukum. Pertanyaan-pertanyaan ini masuk ke kantor hukum Lumbung Hukum Indonesia. Kami memandang perlu untuk menyebarluaskannya. Pertanyaan ini dijawab oleh Nunung Handayani SH MH yang merupakan praktisi hukum di kantor hukum Lumbung Hukum Indonesia.

Penanya Dimas,

Pertanyaaan :

Saya masih kuliah dan mau menanyakan tentang replik, nah ini disuruh untuk mencari materi tentang replik namun di internet sangatlah minim, apakah bisa menjelaskan apa saja materi tentang replik? Mohon dijelaskan mengenai tujuan replik.

Jawab :

Replik adalah jawaban atas pembelaan dari terdakwa atau disebut juga dengan counterplea, yang diajukan oleh penuntut umum, sedangkan duplik adalah jawaban kedua atau disebut juga dengan rejoinder, yang diajukan oleh terdakwa dan/atau penasihat hukumnya.

Replik terdiri dari dalil-dalil yang dikemukakan penggugat, untuk menyanggah atau menolak sebagian atau seluruh dalil-dalil yang dikemukakan tergugat dalam jawabannya. Setelah tahapan replik, tergugat akan mengajukan duplik, yang merupakan jawaban tergugat atas replik penggugat.

Baca juga  Bintatar Sinaga : Kasus Penipuan Investasi Bodong Merupakan Tindak Pidana

Replik dalam hukum perdata adalah

Setelah gugatan dibacakan oleh pihak penggugat, pihak tergugat akan membuat jawaban atas gugatan. Kemudian, pihak penggugat akan menjawab kembali jawaban yang disampaikan tergugat yang disebut dengan replik. Terhadap replik penggugat, tergugat akan kembali menanggapi yang disebut dengan duplik.

Tujuan replik

Replik diperlukan manakala dalam jawaban ada hal yang perlu mendapat jawaban dari pihak penggugat. Jika tidak ada hal-hal yang perlu ditanggapi dalam jawaban maka tidak diperlukan replik. Jadi tidak benar kalau dalam replik dikatakan replik penggugat tetap pada gugatan semula.

Penanya, Lutfiana

Pertanyaan:

Izin bertanya, mengenai materi tentang  hukum acara yakni berkaitan dengan replik, saya ingin menanyakan tujuan dari replik atau tujuan dari  pembuatan replik dalam PTUN itu apa saja ?

Mohon panduannya.

Jawaban

Tahapan dalam beracara di PTUN

Pembacaan  GUGATAN  (Pasal 74 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Baca juga  Bintatar Sinaga : Kasus Penipuan Investasi Bodong Merupakan Tindak Pidana

Pemeriksaan Sengketa Dimulai Dengan Membacakan isi Gugatan dan Surat yang Memuat Jawabannya Oleh Hakim Ketua Sidang, dan Jika Tidak Ada Surat Jawaban, Pihak Tergugat Diberi Kesempatan Untuk Mengajukan Jawabannya.

Pembacaan  JAWABAN  (Pasal 74 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Pemeriksaan Sengketa Dimulai Dengan Membacakan isi Gugatan dan Surat yang Memuat Jawabannya Oleh Hakim Ketua Sidang, dan Jika Tidak Ada Surat Jawaban, Pihak Tergugat Diberi Kesempatan Untuk Mengajukan Jawabannya.

R E P L I K  (Pasal 75 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Penggugat Dapat Mengubah Alasan yang Mendasari Gugatan Hanya Sampai Dengan Replik, Asal Disertai Alasan yang Cukup Serta Tidak Merugikan Kepentingan Tergugat, dan Hal Tersebut Harus Disaksikan Oeh Hakim.

D U P L I K  (Pasal 75 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Tergugat Dapat Mengubah Alasan yang Mendasari Jawabannya Hanya Sampai Dengan Duplik, Asal Disertai Alasan yang Cukup Serta Tidak Merugikan Kepentingan Penggugat dan Hal Tersebut Harus Dipertimbangkan Dengan Seksama Oleh Hakim.

Baca juga  Bintatar Sinaga : Kasus Penipuan Investasi Bodong Merupakan Tindak Pidana

PEMBUKTIAN  (Pasal 100 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Yang Dapat Dijadikan Alat Bukti Dalam Persidangan Adalah Sebagai Berikut :

Surat atau Tulisan;Keterangan Ahli;Keterangan Saksi;Pengakuan Para Pihak;Pengetahuan Hakim.KESIMPULAN  (Pasal 97 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Dalam Hal Pemeriksaan Sengketa Sudah Diselesaikan, Kedua Belah Pihak Diberi Kesempatan Untuk Mengemukakan Pendapat yang Terakhir Berupa Kesimpulan Masing – Masing.

P U T U S A N  (Pasal 108 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

Pembacaan  PUTUSAN  (Pasal 108 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986)

(1) Putusan Pengadilan Harus Diucapkan Dalam Sidang Terbuka Untuk Umum;

(2) Apabila Salah Satu Pihak atau Kedua Belah Pihak Tidak Hadir Pada Waktu Putusan Pengadilan Diucapkan, Atas Perintah Hakim Ketua Sidang Salinan Putusan itu Disampaikan Dengan Surat Tercatat Kepada yang Bersangkutan;

[]

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top