BOGOR-KITA.com – Besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) Kabupetn Bogor yang melebihi Rp1 triliun atau sekitar 25 persen selama dua tahun berturut turut (2014 da 2015) terus menjadi sorotan masayarakat. Selain dikaitkan dengan banyaknya infrastruktur yang tidak terawat, silpa besarf juga dikaitkan dengan kinerja DPRD Kabupaten Bogor yang dipimpoin Ade Ruhen atau akrab disapa Jaro Ade.
“Seharusnya DPRD Kabupaten Bogor merespon silpa besar itu sebagai peristiwa luar biasa. Karena besarnya dana APBD yang tidak terserap diakibatkan abuse of power dan ini menjadi catatan terburuk dalam sejarah Pemkab Bogor. Jadi DPRD seharusnya mengajukan hak interpelasi kepada bupati sebagai hak politiknya mewakili rakyat Kabupaten Bogor (vide Pasal 27 huruf (a) UU RI No. 22 Tahun 2003 Tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD,” kata praktisi hukum Firman Wijaya kepada BOGOR-KITA.com d Bogor, Rabu (30/11/2016) pagi.
Firman menduga besarnya angka silpa dalam satu periode pelaporan APBD di beberapa daerah memang disengaja, bahkan sudah menjadi modus operandi korupsi. Bahkan patut diduga oknum birokrasi terindikasi sering memanfaatkan Silpa APBD untuk kepentingan pribadi.
Dari Silpa ini pula diduga menjadi sumber kebocoran APBD. BPK pun mengakui modus penyimpangannya bermacam-macam, antara lain dengan mendepositokannya di bank atau tidak dilaporkannya pendapatan bunga deposito yang menampung silpa sesuai dengan yang seharusnya. Selain itu, ada juga yang melakukan penyelewengan dengan cara tidak memasukkan dana deposito dalam rekapitulasi pembiayaan daerah, seperti pengalaman di Garut dan Bondowoso. Oleh sebab itu, sangat patut DPRD Kabupaten Bogor mengajukan hak interpelasi selanjutnya mengajukan hak angket yang bisa menjadi pintu masuk bagi Kejaksaan Negeri Cibinong untuk mengusut adanya dugaan korupsi di balik silpa. [] BK-1
