STS Berharap Jokowi Tarik Pernyataan Soal Presiden Boleh Memihak
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa seorang Presiden boleh kampanye dan memihak dalam kontestasi elektoral, mendapatkan tanggapan serius sejumlah pihak.
Salah satunya dari Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) yang juga menjabat Ketua Peradi Pergerakan. Sugeng berharap Presiden Jokowi menarik pernyataan tersebut dan berharap Presiden tetap bersikap netral.
“Pak Jokowi tolong segera ditarik kembali pernyataan bapak. Ini berbahaya lho buat sistem tata kelola negara ke depan,” ungkap Sugeng Teguh Santoso, di dalam unggahan akun Instagram (IG) pribadinya yang sudah diizinkan untuk dikutip Bogorkita.
Sugeng mengatakan, pernyataan dari Presiden Jokowi itu akan jadi preseden buruk dalam sistem ketatanegaraan ke depan. Sebab sikap berpihak adalah sikap batin yang menjadi daya dorong untuk mencapai tujuan.
“Kalau Presiden dibenarkan berpihak maka ia telah mencederai kewajibannya sebagai Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan untuk berada di atas semua golongan,” paparnya.
Sugeng menegaskan, akibat sikap itu pasti ada golongan yang tidak mendapatkan hak perlindungan nya karena Presiden dibolehkan berpihak ke salah satu peserta kontestasi elektoral.
Ia mengungkapkan, dalam Pilpres 2024 ini, ada tiga pasangan calon (Paslon) dan kalau Presiden boleh berpihak pada salah satu paslon maka ada dua paslon Capres yang kehilangan haknya untuk dipenuhi Presiden.
“Padahal di dua paslon lain terdapat golongan – golongan masyarakat petani, nelayan, guru, pemimpin agama, buruh, golongan politisi dan lain – lainnya,” cetus Sugeng.
Kewajiban asasi Presiden, lanjut Sugeng, adalah berada dan harus memenuhi hak – hak sosial, politik, ekonomi dan keadilan bagi semua golongan. Walaupun dikatakan oleh Presiden Jokowi tidak boleh menggunakan fasilitas negara, tapi menurut Sugeng, hal itu hanyalah apologia saja.
“Mengapa? sikap batin memihak dalam kontestasi perebutan kekuasaan akan membawa Presiden pada upaya pemenangan dengan menggunakan segala upaya dan sumber daya,” jelasnya.
Sugeng menambahkan, terlebih lagi sistem politik feodalisme, patron klien masih sangat kental berlaku di Indonesia.
“Para Menteri, Kepala Daerah dan ASN, TNI, Polri akan membaca pernyataan Presiden sebagai direction atau perintah,” tutup STS. [] Fahry
