Hukum dan Politik

Elektabilitas Prabowo-Gibran Stagnan, Penyebab Jokowi Bilang Presiden Boleh Kampanye

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Baik larangan maupun pasal yang membolehkan Presiden dan para menterinya ikut berkampanye (berpihak) terhadap salah satu peserta pemilu baik itu partai politik maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden dua-duanya tertera dalam pasal-pasal pada Undang-undang No. 7 Tahun 2017.

Pasal yang membolehkan presiden dan para menterinya berkampanye (berpihak) ada pada pasal  299, 300 dan 302. Sedangkan yang melarang pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional berkampaye ada pada pasal 282 dan 283.

Sehingga sangat wajar menimbulkan berbagai perdebatan ketika Jokowi declare secara terbuka bahwa presiden dan para menterinya boleh berkampanye.

Artinya boleh memihak salah satu peserta pemilu baik partai politik maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sehingga polemik tersebut lebih disebabkan beberapa faktor.

Baca juga  Camat Tenjo Pastikan Awasi Ketat Prokes Pada Pilkades Serentak

Pertama, Pelanggaran etik. Karena antar pasal pada Undang-undang No. 7 tahun 2017 tidak sinkron, atau memang sudah didesain untuk adanya celah pejabat negara berpihak, maka perdebatannya ditarik ke ranah pelanggaran etik.

Namun kita faham bahwa pelanggaran etik dimanapun akan menimbulkan multitafsir, sehingga rentan dimanipulasi oleh pihak-pihak yang diuntungkan secara politis.

Kedua, Fasilitas negara melekat pada pejabat negara. Pada pasal 299, 300 dan 302 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 presiden, wakil presiden dan para menterinya diperbolehkan berkampanye (berpihak) dengan catatan diberikan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Bagaimana fasilitas negara bisa terpisah dengan pejabatnya. Kemanapun pejabat negara itu jalan dan beraktifitas tidak mungkin bisa dilepaskan dengan fasilitas negaranya. Dan inilah yang kemudian sudah pasti disalahgunakan demi keberpihakan politiknya.

Baca juga  Hadiri Milad ke-25, Ratusan Kader PBB Kota Bogor Siap Dukung Prabowo di Pilpres 2024

Ketiga, Berpotensi diikuti oleh pejabat negara lainnya. Ketika presiden sudah secara terbuka menyampaikan kepada publik akan cawe-cawe, membolehkan presiden dan para menterinya berkampanye dan berpihak maka berpotensi diikuti oleh para pejabat struktural dan fungsional di bawahnya, seperti TNI dan POLRI, kepala daerah dan para kepala dinasnya, para camat, kepala desa dan pejabat-pejabat lainnya.

Tentu saja dengan bersandar pada pasal-pasal yang ambigu seperti saya sebutkan di atas. Namun kondisi ini menjadi sebuah penegasan dan pembenaran atas stigma publik dimana presiden Jokowi merupakan ‘tim sukses’ calon pasangan presiden Prabowo-Gibran.

Selain itu, fenomena declarenya presiden tersebut muncul di detik-detik akhir menjelang tahapan pungut hitung. Hal itu dinilai sebagai upaya totalitas presiden Jokowi untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran dengan satu putaran pemilihan calon presiden dan wakil presiden tahun 2024.

Baca juga  Pilpres di Jabar: Suara Prabowo Naik 1,8 Juta, Jokowi 1,2 Juta

Karena sampai saat ini dimana menuju waktu tahapan pungut hitung pemilu 2024 tinggal 20 hari lagi namun pasangan Prabowo-Gibran dari hasil berbagai lembaga survei belum mencapai 50 % + 1. Bahkan banyak lembaga survei yang menyatakan elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran dalam posisi stagnan.

Sedangkan pasangan nomor urut 1 dan 3 merangkak naik. Artinya kondisi ini sangat berpeluang untuk pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan 2 putaran. Dengan 2 putaran tersebut, maka kondisi menjadi “gambling”, bahkan pasangan Prabowo-Gibran bisa jadi terancam mengalami kekalahan. [] Yusfitriadi

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top