BOGOR-KITA.com – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mencatat 54 rekomendasi Panitia Khusus I DPRD Jabar atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2018. Salah satunya adalah terkait Bandara Kertajati yang masih sepi.
Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (30/4/2019).
LKPj TA 2018 tidak sepenuhnya LPKj Ridwan Kamil, karena Ridwan Kamil baru dilantik menjadi Gubernur pasca September 2018.
Laporan tersebut berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD. LKPj gubernur merupakan amanat PP Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
“Alhamdulilah LKPJ akhir tahun anggaran 2018 telah dibahas oleh DPRD sesuai tata tertib DPRD melalui Panitia Khusus DPRD Provinsi Jawa Barat yang barusan telah disampaikan hasil pembahasannya,” ujar Gubernur usai Rapat Paripurna.
Menurut Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, semua rekomendasi pansus akan segera ditindaklanjuti, kekurangan yang ada akan diperbaiki, serta kinerja positif yang sudah terbukti akan ditingkatkan.
Selain jalan Tol Cisumdawu yang saat ini masih belum, DPRD menaruh catatan tehadap Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka belum maksimal beroperasi.
Terhadap hal ini Ridwan Kamil mengatakan, akan memaksimalkan dengan desain-desain pembangunan yang telah dibuat dan disusun.
Pansus I DPRD total memberi 54 rekomendasi kepada mitranya, Pemprov Jabar. Keseluruhan rekomendasi Pansus I tersebut diserahkan secara simbolis oleh Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi kepada Gubernur.
Rekomendasi mayoritas terkait infrastruktur, kemudian sektor lain seperti transportasi, administrasi keuangan, pariwisata, kinerja BUMD, perkreditan, produk hukum, pendidikan, kehutanan, dan lainnya.
Selain berbagai masukan, Pansus juga memberi apresiasi khusus terhadap keberhasilan Pemprov Jabar meraih opini keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan. [] Admin/Humas Pemdaprov Jabar.
