Demo tuntut Pansel PD PPJ Transparan
BOGOR-KITA.com– Proses seleksi Direksi Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ), yang kini masuk tahap pendaftaran calon direksi, kembali dipanaskan oleh demo yang digelar Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Bogor, di Balaikota Bogor, Rabu (21/1).
Kali ini isu yang dilambungkan oleh KAMMI adalah terkait dengan keterbukaan panitia seleksi. Sebelumnya, proses seleksi Direksi PD PPJ yang mulai bergulir Desember 2014, sempat dipanaskan oleh beragam isu, mulai dari pro kontra pembentukan panitia seleksi, konflik antara Direksi PD PPJ dengan Badan Pengawas (BP), soal pengesahan RKA, dan anggota panitia seleksi yang ditentukan sendiri oleh walikota tanpa berkomunikasi dengan DPRD.
Dalam orasinya, Ketua KAMMI Daerah Bogor, Muhammad Iqbal Nurul Haq mengatakan, untuk pemilihan direksi itu perlu dilakukan secara terbuka dan teliti, karena BUMD punya kewenangan penuh atas pengelolaan aset milik daerah dan berkewajiban memberikan pemasukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor.
Pada hari yang sama, demo juga dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Bogor Raya di depan Kantor BPPT-PM, yang mempertanyakan penuntasan masalah mafia izin. Mahasiswa menuntut agar yang diperiksa bukan hanya orang yang diduga calo perizinan yang tertangkap tangan oleh walikota beberapa waktu lalu, tetapi juga kalangan internal BPPT-PM.
“Internal BPPT-PM Kota Bogor juga harus diselidiki, jika ada yang menerima suap harus ditindak tegas,” pinta Ketua Mahasiswa Bogor, Jihad Alfi Syuhada dalam orasinya.
Kriteria Calon Direksi
Muhammad Iqbal Nurul Haq kemudian memaparkan kriteria caon Direksi PD PPJ yang diharapkan, yakni berkompeten, memiliki leadership yang kuat, bersih dan bersikap terbuka, serta memiliki visi-misi yang jelas dan berkelanjutan. “Akan sangat konyol jika pansel meloloskan orang yang track recordnya buruk,” tandasnya.
Menanggapi hal ini, anggota pansel, Suharto mengatakan, dirinya dan anggota pansel yang lain tetap menggunakan asas transparansi dalam menyeleksi calon direksi. “Personel pansel tidak hanya dari kalangan PNS saja, tapi juga melibatkan orang-orang independen yang kualifikasinya diakui di tingkat internasional,” katanya.
Suharto menegaskan, pansel tidak mengenal istilah titipan-titipan. “Semuanya harus masuk dan mengikuti proses seleksi yang dilakukan secara objektif dan terbuka,” tandas Suharto.
Suharto juga angkat bicara soal Direksi PD PPJ yang sedang menjabat atau incumbent. Dikatakan, sesuai aturan yang berlaku, incumbent dimungkinkan mendaftar. Namun, diterima atau tidaknya tergantung hasil seleksi yang dilakukan. Untuk hasil seleksi juga juga akan diumumkan serta disampaikan ke media dan dapat diakses secara nasional.
Suharto juga berbicara soal calon dari luar. “Apabila ada calon dari luar tentu dipersilakan karena transparansi akan ditegakkan dan sudah dilaksanakan saat pembentukan pansel,” tukasnya.[] Harian PAKAR/Admin
