BOGOR-KITA.com, JAKARTA – Agar tidak terjebak pada isu parsial dalam merencanakan reformasi birokrasi, pemerintah harus fokus pada permasalahan reformasi birokrasi secara utuh.
Demikian saran Anggota Komisi II DPR RI, Arwani Thomafi dalam diskusi bertema “Meracik Pegawai Negeri Super”, di Jakarta, Sabtu (7/12/2019).
Dirinya melihat gebrakan dari sisi statement yang disampaikan Presiden Joko Widodo sudah luar biasa. Ini, kata dia, harus bisa diterjemahkan oleh para menteri.
“Jadi, fokus pada permasalahan reformasi birokrasi secara utuh, tidak terjebak pada isu-isu parsial,” kata Arwani Thomafi.
Adapun isu parsial yang dimaksud, yakni seperti pemangkasan eselon III dan IV, fleksibilitas waktu kerja, atau penggunaan teknologi artificial intelligence. Sementara itu, banyak persoalan lain dalam birokrasi yang menjadi permasalahan selama ini seperti budaya kerja, kinerja ASN, kesejahteraan, KKN, maupun politisasi ASN tidak jadi tidak muncul karena terjebak pada isu parsial.
“Jangan sepotong-sepotong, saya minta Kementerian PAN-RB betul-betul mampu menyampaikan ke publik soal banyak hal yang akan dan sedang dikerjakan soal reformasi birokrasi ini secara komprehensif,” kata dia.
Menurut politikus PPP itu, bagi masyarakat yang terpenting itu berupa pelayanan birokrasi yang bisa dirasakan langsung, bukan wacana maupun isu yang sedang hangat diperbincangkan oleh publik.
Masyarakat, kata dia, hanya tahu mengenai pelayanan yang berdampak langsung. Masyarakat, menginginkan peningkatan kualitas layanan, akses mudah, dan cepat.
“Cepat buat KTP, buat KK, daftar sekolah, periksa ke rumah sakit BPJS cepat, ini yang diinginkan oleh masyarakat,” kata dia.[] Ipung
