Pentahelix untuk Mewujudkan Kota Bogor Ramah Keluarga

NETIZEN – BOGOR-KITA.com – Pemerintah Kota Bogor bertekad mewujudkan Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga. Wali Kota Bogor, Bima Arya, dalam sebuah kesempatan mengatakan akan membuat Kota Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga.  Hal itu karena ketahanan keluarga dianggap menjadi salah satu indikator kota yang baik dan nyaman bagi masyarakat.

Seperti dikutip dari beritasatu.com, Kamis (5/7/2018), Bima Arya memaparkan fokus utama ke depan Pemerintah Kota Bogor adalah untuk menjadikan Kota Bogor sebagai kota ramah dan layak keluarga. Seluruh kebijakan akan mengarah dan merujuk pada upaya ketahanan keluarga. Mulai dari aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga tata kota.

Bima mengatakan, ketahanan keluarga ini sifatnya bukan hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi juga nonfisik. Kesehatan masyarakat harus terlayani dengan baik, anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak, dari segi ekonomi bisa mencari nafkah di kota sendiri, tidak ada lagi tawuran, diskotek dan penyimpangan seksual.

Gayung bersambut, keinginan Wali Kota Bogor ini mendapatkan angin segar, karena program Ramah Keluarga masuk ke program prioritas Kota Bogor tahun 2019.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat menerangkan, prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tahun 2019 berdasarkan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 adalah melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2015-2019, di antaranya mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga.

“Yang pasti program-program kebutuhan dasar meliputi sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas Pemkot Bogor tahun 2019. Di antaranya akan melanjutkan pembangunan RSUD Kota Bogor, melaksanakan rehabilitas fasilitas sekolah dan termasuk beberapa fasilitas kesehatan puskesmas,” kata Ade saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (02/01/2019).

Untuk menyelamatkan keluarga dari permasalahan keluarga sekaligus meningkatkan kapasitas ibu dalam mengurus rumah tangga dan mendidik anaknya, Sekolah Ibu Kota Bogor diresmikan Wali Kota Bogor Bima Arya.

Sekolah Ibu yang ada di setiap Kelurahan di Kota Bogor merupakan langkah awal mewujudkan Kota Ramah Keluarga dan Kota Ramah Anak, juga sebagai penguatan ketahanan keluarga. Salah satu program untuk mewujudkan kota ramah keluarga itu adalah dengan memasifkan program ‘Sekolah Ibu’ yang digagas oleh Ketua Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Bogor, Yane Ardian.

Menurut Yane, Sekolah Ibu  sebagai upaya pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kota Bogor.

“Melalui Sekolah Ibu, seorang ibu yang sebenarnya memiliki potensi luar biasa, memiliki tanggung jawab yang besar dalam keluarga, akan bertambah wawasannya sehingga dia menjadi sosok yang tangguh dalam keluarga untuk melindungi keluarganya. Kita dorong kaum ibu meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam melaksanakan peran dalam rumah tangga, tidak hanya sebagai sorang istri, melainkan juga terkait manajemen gizi, manajer keuangan, psikolog, dokter dan guru bagi anak-anaknya,” jelas istri Bima Arya ini.

Sekolah Ibu Bogor dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor dan disinergikan dengan semua dinas, bekerjasama dengan kampus seperti IPB Univrsity, kemudian dikonsultasikan juga ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Hasil riset yang dilakukan Fakultas Ekologi Manusia IPB University, menunjukkan bahwa tingkat tindakan kenakalan remaja khususnya siswa SMA di Kota Bogor lebih tinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten Bogor.

Kenakalan remaja ini mewujud mulai dari tawuran pelajar, kecanduan game online, minuman keras, narkoba hingga pornografi. Tak ayal, hal tersebut menjadi keprihatinan IPB dan tentunya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dengan membentuk Forum Bersama Menuju Kota Bogor Ramah Keluarga.

Menurut Bima Arya, ke depan Sekolah Ibu setidaknya mampu memberikan kontribusi untuk penguatan ketahanan keluarga. Dia menyebut semua persoalan berawal dari keluarga, seperti perceraian, kesejahteraan, pendidikan bahkan kriminalitas.

“Jika para ibu sudah memiliki pemahaman ketahanan keluarga yang baik otomatis akan berdampak pada anak dan bapaknya,” ujar Bima.

Besaran anggaran yang disepakati untuk program Sekolah Ibu senilai Rp4,080 miliar.

Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Bogor Yane Ardian mengatakan, Sekolah Ibu yang pertama di Jawa Barat bahkan di Indonesia ini lahir karena adanya kepedulian sebagai seorang ibu atas fenomena sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Wali  Kota Bogor Bima Arya melibatkan berbagai pihak untuk mewujudkan Bogor Ramah Keluarga. Bima Arya berharap Dharma Wanita Persatuan (DWP) yang merupakan organisasi istri para Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa menjadi garda terdepan dalam mewujudkan program Kota Bogor sebagai kota ramah keluarga.

“Berdasarkan penelitian, tingkat kebahagiaan yang paling tinggi adalah berbagi dan memberi. Berbagi tidak melulu bicara soal materi, tapi juga ilmu atau apa saja. Jadi, ke depan perlu peran Dharma Wanita Persatuan untuk mewujudkan Kota Bogor sebagai kota yang ramah dan layak untuk keluarga,” ungkap Bima dalam kegiatan Halal bi Halal DWP di ruang Paseban Sri Baduga, Gedung Balaikota Bogor, Jumat (13/7/2018).

Pemkot Bogor, kata Bima, akan fokus mewujudkan Kota Bogor sebagai kota ramah keluarga yang dipenuhi derajat kualitas masyarakat dan lingkungan yang memadai. “Tidak sekedar membangun infrastruktur, tapi juga sumber daya manusianya,” terangnya.

Pelan namun pasti, upaya Pemerintah Kota Bogor mewujudkan kota ramah keluarga membuahkan hasil. Hal ini salah satunya bisa dilihat dari tingkat perceraian di Kota Bogor yang mengalami penurunan.

Menurut Ketua Pengadilan Agama Kota Bogor,  Sirajuddin, dalam kurun waktu dua tahun belakangan ini angka perceraian di Kota Bogor mengalami penurunan signifikan. Sebelumnya, kata dia, Kota Bogor belum pernah mengalami penurunan tingkat perceraian, bahkan seringkali mengalami kenaikan.

“Pada 2018 ada sebanyak 2.040 perkara perceraian. 1600 perkara di antaranya merupakan kasus cerai gugat. Jika dibandingkan tahun sebelumnya ada sebanyak 2.500 perkara cerai di Kota Bogor. Artinya, ada penurunan sekitar 460 kasus,” ungkap Sirajuddin.

Sirajuddin memaparkan catatan menggembirakan tersebut di hadapan Wali Kota Bogor Bima Arya di sela kegiatan pelantikan Jurusita Pengadilan di Pengadilan Agama Kelas 1A Bogor, Jalan KH Abdulah Bin Nuh, Bogor Barat, Jumat (11/1/2019).

Dalam sebuah kesempatan, Bima Arya juga mengatakan bahwa, kondisi Kota Bogor saat ini sudah semakin membaik. Hal itu ditunjukkan dengan angka kemiskinan yang turun dan terdapat data yang selama ini sudah ditunggu-tunggu dalam 5 tahun belakangan ini, yaitu angka perceraian yang biasanya semakin meningkat setiap tahunnya kini telah menurun.

“Sekarang ini angka perceraian turun cukup signifikan yaitu hampir 30 persen. Hal ini masih akan terus didalami dan ada kemungkinan terkait dengan strategi-strategi yang selama ini pemerintah jalankan mengenai pembangunan manusia maupun pertahanan keluarga,” ujar Bima

Pemerintah Kota Bogor tak boleh puas dahulu. Masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dirapikan.

Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bogor, Bambang mengatakan, sejauh ini evaluasi secara umum Kota Bogor ada peningkatan yang lebih baik meskipun tidak terlalu signifikan. Hal ini dapat dilihat pada Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) Kota Bogor yang hanya naik 0,66 persen dari sebelumnya 74,50 di 2016 menjadi 75,16 di 2017.

Tidak signifikannya kenaikan IPM ini bukan tanpa alasan, mengingat komponen dalam menghitung IPM seperti Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-rata lama sekolah, angka harapan sekolah dan pengeluaran perkapitanya juga tidak mengalami kenaikan yang tinggi.

“AHH hanya naik 0,06 persen, rata-rata lama sekolah naiknya hanya 0,01 persen, angka harapan sekolah naiknya 0,36 persen dan pengeluaran perkapita dari sebelumnya Rp 10.662 di 2016 menjadi Rp 10.940 di 2017,” tuturnya.

Ia menjelaskan, rata-rata lama sekolah di Kota Bogor dihitung dari jumlah seluruh penduduk usia 5 tahun keatas baik yang masih sekolah ataupun putus sekolah, di dapat angka 10,29 pada 2017 atau dapat dikatakan rata-rata tingkat pendidikannya baru sampai kelas 2 SMA atau belum sampai tamat.

Sementara angka harapan sekolahnya dari sebelumnya 13,01 meningkat di angka 13,37 atau sudah tamat SMA namun tidak lanjut kuliah.

“Data angka pengangguran di Kota Bogor juga masih cukup tinggi di angka 9,57 persen atau dari 100 orang usia kerja, 9-10 orang masih menganggur,” imbuhnya.

Masih tingginya angka pengangguran, kata Bambang, sedikit banyak mempengaruhi angka kemiskinan Kota Bogor yang sejak 2012 sampai 2017 turun secara lambat hanya sekitar 1 persen. Data 2017 angka kemiskinan Kota Bogor berada di angka 7,11 persen atau berada di peringkat ke-7 di Jawa Barat. Angka kemiskinan ini terbilang tinggi jika dibandingkan dengan Kota Depok yang hanya 2,34 persen.

“BPS hanya bisa menyiapkan data, kami harap Pemkot Bogor bisa melihat data secara terbuka kemudian bisa mengambil kebijakan yang tepat terutama dalam hal pengentasan kemiskinan harus sama-sama melihat secara langsung, jangan sampai salah sasaran,” katanya.

Mewujudkan kota Bogor ramah keluarga merupakan hal yang tidak mudah, namun bukan juga suatu hal yang mustahil. Figur Wali Kota Bogor Bima Arya diyakini mampu mewujudkan Bogor Ramah Keluarga. Namun  dalam rangka mewujudkan Kota Bogor ramah kelurga, Pemerintah Kota tidak bisa berjalan sendiri, harus menggandeng pihak lain.

Pemkot Bogor harus melibatkan empat unsur lain. Pemerintah, pelaku usaha, komunitas, akademisi dan media atau yang biasa disebut “Pentahelix” harus bersinergi dalam proses pembangunan, termasuk pembangunan Bogor Ramah Keluarga. Dengan bersinerginya lima kekuatan tersebut Bogor Ramah Keluarga pasti akan sukses.  [] Hari Pebriantok (Redaktur Pelaksana BOGOR-KITA.com).



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *