BOGOR-KITA.com – Wali Kota Bogor Bima Arya menerima audiensi Pengurus Daerah Pemuda Muhammadiyah (PD PM) Kota Bogor di ruang Paseban Punta, Balaikota Bogor, Jumat (9/6/2017) siang. Dalam kesempatan tersebut, Ketua PDPM Kota Bogor Adang Budaya menyampaikan beberapa persoalan yang menurutnya perlu adanya respon maupun tindak lanjut dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Adang menyampaikan beberapa isu yang tengah berkembang diantaranya mulai dari bidang ekonomi, pertanian, regulasi
hingga isu yang saat ini sedang hangat yakni persekusi.
“Kami menginginkan adanya respon dan peran dari Pemkot Bogor terkait isu persekusi dengan adanya penanganan dan tindakan preventif dari Pemkot Bogor agar dalam menghadapi persoalan isu ini masyarakat terhindar dari aksi main hakim sendiri,” kata Adang yang didampingi 7 pengurus Pemuda Muhammadiyah Kota Bogor.
Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Bogor periode 2016-2020 itu menambahkan, di bidang pertanian PDPM berharap agar lahan pertanian di Kota Bogor yang saat ini luasnya sekitar 200-300 hektare yang tersebar di wilayah Bogor
Barat, Bogor Selatan dan sebagian di Bogor Timur agar lebih dioptimalkan dengan cara menanam komoditas unggulan Kota Bogor.
Sementara itu, di bidang ekonomi, PDPM rencananya akan melaksanakan program edukasi pengenalan produk halal bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bogor melalui seminar dan sosialisasi sertifikat halal.
“Ini adalah program nasional mengingat potensi market muslim yang luar biasa, dengan tujuan menjadikan Kota Bogor sebagai destinasi wisata halal. Tentu saja kami menginginkan agar Pemkot Bogor memberi dorongan akan hal ini,” kata Adang.
Isu lain yang dibahas adalah mengenai isu korupsi, PDPM juga rencananya akan mendirikan madrasah anti korupsi bekerjasama dengan salah satu masjid di Kota Bogor.
Terakhir Raperda Kepemudaan menjadi hal yang disampaikan, menurut Adang Organisasi Kepemudaan (OKP) yang ada di Kota Bogor belum mengakomodir peran semua organisasi kepemudaan secara keseluruhan.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bogor Bima Arya yang didampingi Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bogor Fordinand menyampaikan, bahwa mengenai isu persekusi, hal utama yang diperlukan adalah ketegasan dan kehadiran pemerintah ditengah-tengah masyarakat. Selain itu, diperlukan adanya pembenahan internal, penerapan hukum secara berkeadilan, edukasi dan simpul antar tokoh agama serta tokoh masyarakat harus lebih kuat.
Bima juga sepakat terkait sertifikat halal bagi UMKM Kota Bogor, tetapi menurutnya ada 4 persoalan yang dihadapi UMKM Kota Bogor yakni dana, manajemen dan administrasi, inovasi dan teknologi hingga legalitas. Sebab, pelatihannya tidak sebatas teknis tapi lebih pembentukan mindset para pelaku UMKM.
“Untuk lahan pertanian kami telah melakukan intervensi, sehingga nantinya lahan yang ada akan terlindungi dan dapat menanam produk unggulan khas Kota Bogor seperti talas, buah pala atau cabai. Bisa juga melalui Urban Farming dengan memilih 1 atau 2 Kelurahan ditunjuk sebagai pilot project,” ujar Bima.
Mengenai wisata halal Bima bercerita telah belajar dari Lombok melalui korelasi masjid dan ekonomi atau melakukan kajian keseimbangan antara kesalehan sosial dan kesalehan vertikal.
“Insya Allah nanti akan dibuka halal food court di Kota Bogor. Kami juga akan segera mengkoordinasikan masukan-masukan tersebut dengan dinas-dinas terkait,” jelas Bima. []Admin
