Pemkot Bogor Terus Ingatkan Masyarakat Jangan Abai Prokes
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Setelah ditetapkan menjadi kejadian luar biasa (KLB) atas kasus klaster Covid-19 yang terjadi di Kota Bogor, saat ini kondisi pandemi masih belum dikatakan aman. Sehingga Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mengingatkan kepada semua pihak untuk tetap waspada.
Hal itu dikatakan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim saat live streaming bersama MNC Trijaya FM dengan tema ‘Hati-Hati Berkerumun’, Selasa (25/5/2021) pagi.
Kata Dedie, kejadian itu menjadi salah satu bukti, bahwa pemerintah sudah mengambil kebijakan – kebijakan yang sudah seharusnya dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Sehingga sampai dengan saat ini, perlu terus ditumbuhkan kesadaran masyarakat.
“Jangan pemerintah bekerja keras sendirian, tetapi masyarakat ‘memproduksi’ Covidnya. Sekarang juga kita kombinasikan antara pemberian vaksin, kemudian promotif kemudian preventif, termasuk kuratif. Tapi jangan kemudian abai dan terjadi kasus seperti di Griya Melati,” jelas Dedie.
Dedie juga menyampaikan, Kota Bogor setelah sekian dua hingga tiga bulan kebelakang masih berada di Zona Oranye. Akan tetapi, Dedie juga mengingatkan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo, bahwa saat ini pemerintah diminta menyiapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
“Jadi, kemarin pada saat pelarangan mudik, sebetulnya pemerintah mengingatkan bahwa pelarangan itu dalam rangka kita mencapai target PTM di bulan Juli. Karena persyaratannya pembelajaran tatap muka itu harus dilaksanakan dengan status zona wilayah Zona Kuning atau Zona Hijau,” urainya.
Hanya saja, jikalau memang kemudian masyarakat tak patuh akan protokol kesehatan (prokes), maka masyarakat sendiri yang nantinya akan alami kerugian.
“Anak – anak ini sudah satu setengah tahun gak ke sekolah loh. Ibu – ibu dari daring, sekarang menjadi darting (darah tinggi). Tetapi ternyata dalam prakteknya yang melanggar masyarakat juga,” sahut Dedie.
Untuk itu, bagi siapapun mereka yang nekat mudik pada masa Hari Raya Idul Fitri kemarin dan kembali ke Kota Bogor, maka harus dapat dipastikan mereka membawa hasil swab test PCR yang negatif. Dan dibantu oleh RW siaga corona dan polisi RW yang harus terus memonitor.
“Jadi, ini cara kita untuk mengurangi resiko peningkatan jumlah kasus harian. Yang kita takutkan, pasca libur Idul Fitri ini akan meningkat. Kita juga tidak bisa terlalu memberikan toleransi kepada mereka yang mudik. Boleh mudik, tetapi tidak boleh balik ke Bogor,” tegasnya.
Juga menjadi narasumber dalam live streaming MNC Trijaya FM, Tim Bidang Perubahan Perilaku dari Satgas Nasional Penanganan Covid-19, Djazuli Chalidyanto mengungkapkan, satgas secara terus menerus sudah memantau perubahan perilaku masyarakat di tengah pandemi ini.
Bagaimana memantau mobilisasi penduduk dan dinamika perilaku masyarakat. Terutama menjelang dan pada saat libur lebaran kemarin.
“Jadi, memang sejak Januari terjadi penurunan kepatuhan masyarakat terhadap prokes. Memang terlihat dari para duta perubahan perilaku kita di satgas. Dan terus terang ini sangat mengkhawatirkan,” ungkap Djazuli.
Hal ini kemudian bukan hanya menjadi perhatian pemerintah, namun juga masyarakat. Terlebih dalam masa lebaran dan setelahnya. Kepatuhan masyarakat di masa itu juga terbilang sangat rendah. Yakni dibawah 60 persen.
“Bisa kita lihat nanti di 14 sampai 28 hari setelah lebaran, akan terasa nanti. Kebiasaan mengendurkan prokes itu nanti akan jadi kebiasaan. Peran kami kemudian akan semakin berat karena harus mengingatkan lagi, bahwa covid masih ada,” terangnya.
Begitupun kasus yang terjadi di Kota Bogor, kata Djazuli, hal itu terjadi karena pengenduran prokes. Hanya gara – gara tidak menjaga jarak, banyak yang kemudian terkena dampak Covid-19.
“Apalagi kita tidak tahu kegiatan keagamaan yang dilakukan disana. Hal ini menjadi tantangan yang luar biasa, untuk Kota Bogor tracingnya perlu dikuatkan lagi. Untuk memastikan tidak menyebar kemana – mana. Kita khawatirkan bukan hanya orang dari Griya Melati saja disana,” katanya. [] Hari / Diskominfo Kota Bogor
