Bupati Bogor Ade Yasin usai memberikan sambutan dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bogor di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Rabu (21/8/2019).

Pemkab Bogor Beri 8 Insentif  untuk Cegah Alih Fungsi Lahan Pertanian

BOGOR-KITA.com – Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan delapan insentif kepada petani sebagai langkah mencegah alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bogor.

Pemberian insentif ini dikemukakan Bupati Bogor Ade Yasin saat memberikan sambutan dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bogor di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Rabu (21/8/2019).

Sidang Paripurna itu sendiri membahas Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor tahun 2019, penetapan persetujuan bersama DPRD dengan kepala daerah terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dan Raperda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ilham Permana dihadiri Wakil Bupati Iwan Setiawan, pimpinan SKPD, pimpinan Polri dan  TNI Kabupaten Bogor dan tokoh masayarakat.

Ade Yasin memberikan penekanan khusus terhadap alih fungsi lahan pertanian.

“Ini agenda penting dan strategis,” kata Ade Yasin.

Sebab, penduduk terus meningkat. Demikian juga perkembangan ekonomi dan industri, gterus berkembang. Hal ini mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan di Kabupaten Bogor.

“Oleh sebab itu perlu diambil langkah kebijakan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan,” kata Ade Yasin.

Ade Yasin memuji Panitia Khusus DPRD yang membahas Raperda tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebut, sehingga dapat diselesaikan dan selanjutnya disepakati melalui persetujuan bersama.

Terkait insetif, Ade Yasin memngungkapkan 8 bentuk insentif bagi petani yang ikut mencegah alif fungsi lahan pertanian yang dimiliki, meliputiL:

  1. Pengurangan atau pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
  2. Pengembangan infrastruktur pertanian;
  3. Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
  4. Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
  5. Penyediaan sarana produksi pertanian;
  6. Bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  7. Ppenghargaan bagi petani berprestasi tinggi; dan/atau
  8. Memfasilitasi pemberian bantuan kepada petani.

Terkait asuransi Ade Yasin menyebut asuransi tani  sebagai salah satu kebijakan. Pada tahun 2019 ini juga Pemerintah Kabupaten Bogor akan mengasuransikan lahan petani melalui asuransi usaha tani padi (AUTP) seluas 2.000 hektar sebagai salah satu perwujudan karsa Bogor Maju.

Insentif lainnya dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, diberikan pula pengurangan atau pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). [] Admin/Diskominfo Kabupaten Bogor)



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *