Uncategorized

Pemerintah Siapkan Langkah Tangani Pekerja Terdampak Covid-19

BOGOR-KITA.com, JAKARTA –  Jumlah tenaga kerja terdampak covid-19 luar biasa.

Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Jumat (1/5/2020) mengatakan telah mengantongi data jumlah tenaga kerja terdampak COVID-19.

Rinciannya, pekerja formal yang di-PHK sebanyak 75.165, pekerja formal yang dirumahkan 1.032.960, pekerja informal yang terdampak 314.833 dan total adalah 1.722.958 yang terdata. Kemudian Kemenaker juga akan terus memvalidasi 1,2 juta lainnya.

“Ada 1,2 juta yang akan terus kami validasi datanya,” ujar Ida.

Data validasi ketenagakerjaan tersebut berdasarkan dari hasil integrasi data melalui sistem informasi ketenagakerjaan Kemenaker bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian terkait.

Baca juga  Corona Kabupaten Bogor Masih Ganas, Tambah 44 Kasus, Bojonggede Parah

Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziya, dalam rangka mengantisipasi dan menangani dampak COVID-19 di sektor ketenagakerjaan, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah mitigasi dengan berbagai cara.

Langkah yang diambil pemerintah tersebut di antaranya adalah mulai dari pemberian stimulis bagi pelaku usaha untuk mencegah meluasnya terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Berbagai paket stimulus ekonomi ini diberikan kepada perusahaan yang memiliki komitmen untuk tidak melakukan PHK,” ujar Menaker Ida.

Pemerintah juga telah menyiapkan program keringanan bagi pekerja sektor formal antara lain berupa insentif pajak, rencana relaksasi pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, pembayaran pinjaman atau kredit dan berbagai skema program lainnya.

Selanjutnya bagi para pekerja di sektor informal, pemerintah juga telah menyiapkan program jaring pengaman sosial dengan memberikan prioritas pemberian bantuan untuk pekerja yang masuk daam kategori miskin dan kelompok rentan.

Baca juga  Dokter Reisa: Masker Harus Menutupi Hidung Sampai Dagu

Pemerintah juga memprioritas Kartu Prakerja bagi pekerja korban PHK atau yang dirumahkan dengan tanpa dibayar.

Selain itu pihaknya juga mengupayakan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bagi pekerja untuk menghasilkan produk penanganan dampak COVID-19, antara lain, berupa masker, hand sanitizer, disinfektan, baju APD, wastafel,  viresib, peti COVID jenazah, kemudian penyediaan makanan.

Kemudian bagi masyarakat yang berada di pedesaan, Pemerintah telah memperbanyak program Padat Karya Tunai, dengan melibatkan Kementerian terkait.

“Kami melaksanakan program pengembangan perluasan kesempatan kerja yang kami tujukan kepada pekerja atau buruh yang terdampak COVID-19 melalui beberapa kegiatan Padat Karya Infrastruktur, Padat Karya Produktif, Tenaga Kerja Mandiri, Terapan Teknologi Tepat Guna, Kewirausahaan, dan Tenaga Kerja Sukarela,” imbuh Ida.

Baca juga  Kemenag Pertimbangkan Evaluasi Pelaksanaan Salat Jumat

Selanjutnya Pemerintah juga mengutamakan perlindungan pekerja migran baik yang sudah kembali ke tanah air maupun yang masih berada di luar negeri. [] Admin/Tim Komunikasi Publik GT Nasional

 

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top