Nyebur ke Sungai, Bima Ambil Sumpah Janji 243 PNS Kota Bogor di Kampung Cikeas
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Sebanyak 243 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Bogor diambil sumpah janji di Kampung Cikeas, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur pada Jum’at (13/11/2020).
Uniknya, mereka diambil sumpah janji di salah satu sungai yang mengalir di Kampung Cikeas. Wali Kota Bogor Bima Arya yang membacakan sumpah janji juga turut menceburkan diri ke sungai.
Bima Arya berpesan agar 243 PNS sering turun ke lapangan menyapa masyarakat karena menurut Bima sumber persoalan itu ada di lapangan bukan di kantor.
“Kalau memang ada di antara kalian yang bercita-cita menjadi kepala dinas (kadis) bahkan Wali Kota Bogor, wajib sering turun ke lapangan karena persoalan itu adanya di lapangan,” ungkap Bima.
Bima memberi contoh Kampung Cikeas ini, sebelumnya tidak tersentuh bahkan belum ada pejabat yang sering menyapa warganya di sini.
“Tetapi sekarang setelah disentuh dan sering dikunjungi, menjadi suatu wilayah yang luar biasa,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor, Taufik mengatakan, pengambilan sumpah ini formasi tahun 2018 sebanyak 239 orang yang terbagi ke dalam komposisi tenaga kesehatan, pendidikan dan strategis.
“Sumpah itu dilaksanakan tahun berikutnya tetapi karena Covid-19 baru bisa dilaksanakan bulan ini. Kemudian teman-teman alumni STPDN yang belum diambil sumpah, kami padukan di sini total 239 orang ditambah empat, 243 orang,” ungkap Taufik.
Taufik menuturkan, para PNS ini sudah melaksanakan tugas dan sudah menjadi PNS saat ini karena salah satu persyaratannya diangkat dan diambil janji serta sumpahnya sebagai PNS.
“Berdasarkan kondisi ideal, bahwa ideal PNS itu sekitar 0,2 persen dari jumlah penduduk Kota Bogor. Kalau penduduk Kota Bogor satu juta penduduk dengan begitu idealnya sekitar 20 ribu PNS. Tapi kan keterbatasan anggaran negara untuk menggaji belum bisa terpenuhi. Untuk yang pensiun pasti setiap bulan dan setiap tahun, angkanya 300 orang sampai 320 orang terutama teman-teman guru,” terangnya.
Taufik menjelaskan, untuk formasi tahun 2019 kemarin terisi 294 dan baru selesai seleksi 2020. Sehingga kekurangan PNS ini menjadi permasalahan di berbagai wilayah bukan di Kota Bogor saja. Formasi saat ini kebijakan pusat lebih konsen ke teman-teman pendidikan dan kesehatan sehingga posisi ini mendominasi jadi masing-masing hampir 20 persen dari jumlah formasi yang ada setiap tahunnya.
“Ada 10 persen tenaga administrasi umum untuk kelurahan dan kecamatan. Tapi tenaga administrasi umum ini juga lebih spesifik ada perencanaan, umum, hukum dan teknik,” jelasnya.
Di Tahun 2021 ini, tambah Taufik, PNS yang dinyatakan lulus sekitar 94 orang dan masih pemberkasan mungkin tahun 2021 akan digabungkan dengan tahun 2020 dengan usulan 600 formasi.
“Ini baru usulan kebijakan dari Menpan seperti apa, karena formasi itu awalnya diusulkan 1.000 orang sesuai kebutuhan Kota Bogor. Tapi kebijakan Menpan karena membagi formasi ke seluruh Indonesia, kementerian lembaga, sampai lembaga non departemen dan sebagainya,” tutupnya. [] Ricky
