BOGOR-KITA.com – Tawaran AS untuk membantu mempertahankan stabilitas harga pangan nasional pada tahun 1968, berakhir pada istiqomahnya Indonesia menjadi importir gandum nomer satu dunia. Pada tahun 2018 Indonesia tercatat sebagai pengimpor gandum terbesar di dunia. Uniknya setiap pengiriman berton-ton gandum ke dalam negeri, negara tidak memberikan bea masuk atau pajak barang yang seharusnya dilakukan seperti pada barang lain. Artinya negara untung Rp 0,- setiap impor gandum dilakukan. Ini merupakan angin segar bagi pengusaha dan negara eksportir gandum. Tak heran jika produk turunan gandum memiliki harga yang dianggap dapat menjadi solusi saat tanggal tua. Lalu apa dampak impor gandum secara terus menerus ini?
Secara nasional ini akan berakibat pada terkurasnya devisa negara. Kita sama tau bahwa gandum tidak dapat dibudidayakan di Indonesia. Artinya semua gandum yang berada di dalam negeri adalah gandum impor yang sama sekali tidak dapat dinikmati pajaknya. Negara tidak mendapatkan pemasukan tapi mengeluarkan banyak uang untuk mengimpor gandum. Namun berbeda dengan pengusaha gandum yang kebanjiran orderan. Dengan tidak adanya pajak masuk untuk impor akan menurunkan biaya produksi sehingga kegiatan produksi akan lebih efektif. Ujungnya harga gandum dan turunannya menjadi lebih murah.
Pemerintah bukannya tidak mau untuk memberlakukan pajak masuk impor gandum. Namun, pemberlakuan Rp 0,- sudah ada sejak pertama kali impor gandum dilakukan. Saat pemerintah ingin menaikkan bea masuk tersebut, pemerintah sudah terlebih dahulu menandatangani perjanjian dengan World Trade Organization (WTO) di Genewa, Swiss. Perjanjian tersebut berisi tentang adanya perdagangan bebas yang mengimbau kepada seluruh anggota WTO untuk dapat menekan bea masuk agar perdagangan berjalan tanpa adanya hambatan.
Perlu diingat kembali bahwa sumber karbohidrat utama masyarakat Indonesia adalah nasi. Tidak seperti gandum, sumber utama ini dapat dihasilkan dari bumi sendiri. Namun, sekarang pola konsumsi masyarakat Indonesia sudah mulai berubah. Masyarakat lebih memilih untuk mengkonsumsi gandum dari pada nasi. Ini terlihat pada data yang disampaikan oleh BPS mengenai tingkat konsumsi gandum yang semakin naik dari tahun ke tahun. Bukan hanya menyentuh kalangan menengah ke bawah, produk-produk turunan gandum juga banyak membidik kalangan atas. Produk-produk seperti mie instan, berbagai olahan roti, dan biskuit sangat akrab untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini menjadikan impor gandum tak pernah surut bahkan bertambah di sepanjang tahun. Grafiknya selalu naik, searah dengan pergantian pola konsumsi masyarakat yang lebih memilih untuk menggunakan produk-produk berbahan dasar gandum.
Ini adalah rentetan dari hasil kebijakan pemerintah yang awalnya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengonsumsi beras agar terjadi swasembada, kemudian saat paceklik pemerintah memberikan kesempatan kepada gandum untuk masuk. Bersamaan dengan hal itu, pemerintah juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mengonsumsi beras. Bahkan tanpa persiapan yang matang Kementan mengeluarkan jargon “one day no rice”. Sekarang, pola konsumsi sudah mulai berubah namun dengan persiapan yang kurang matang memberikan celah kepada importir untuk memasuki kekosongan. Saat ini intervensi pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Jika masyarakat terus mengganti pola makannya dari beras ke gandum, bukan tidak mungkin harga pangan Indonesia akan terombang-ambing tergantung harga gandum dunia terlebih Amerika Serikat sebagai produsen terbesar bagi gandum Indonesia. Solusi dari kondisi tersebut adalah dengan melakukan promosi gencar tentang diversifikasi pangan lokal.
Promosi ditujukan kepada masyarakat terkait apa yang dapat digunakan sebagai pengganti tepung, yaitu tepung mocaf (modification cassava flour), tepung umbi, tepung jagung, dan tepung kulit pisang. Memang akan membutuhkan waktu yang cukup lama bagi masyarakat untuk mengubah kebiasaan penggunaan tepung gandum. Kita dapat mencontoh Jepang saat melakukan promosi untuk mengubah pola konsumsi masyarakatnya dari penggunaan beras yang tinggi menjadi konsumsi umbi jalar yang lebih sehat. Jepang telah mempraktikkannya dan berhasil hingga menurunkan konsumsinya menjadi 8,6 ribu kilogram pada tahun 2018.
Namun, pada kenyataannya harga tepung lokal lebih mahal dari gandum impor. Secara daya saing, tepung berbahan dasar lokal kalah dengan gandum impor. Selain harga yang lebih murah, kualitas gandum impor pun lebih baik dari pada tepung berbahan dasar lokal. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang mengolah tepung berbahan dasar lokal belum efisien karena produksinya masih sedikit. Dibutuhkan subsidi dari pemerintah untuk dapat meningkatkan efisiensi produksi dari tepung berbahan dasar lokal. Subsidi tersebut akan menstimulus produsen untuk memproduksi tepung berbahan dasar lokal, selanjutnya akan menaikkan produksi atau penawaran yang dilakukan oleh produsen, sehingga harga tepung berbahan dasar lokal akan turun. [] Novi Mutiara Dewi, Mahasiswa Agribisnis IPB University
Cat: BOGOR-KITA.com menampung opini, informasi fasilitas umum / sosial atau pengalaman perjalanan wisata beserta foto. Semua kiriman yang dinilai berkaitan bagi kepentingan publik akan ditayangkan dan menjadi tanggung jawab penulis/pengirim. (Redaksi)
