Melanggar Aturan, Pol PP Wajib Menertibkan PKL Liar Citeureup

BOGOR-KITA.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor mendesak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) segera mengambil tindakan tegas mengatasi keberadaan PKL Jalan Fisabilillah atau PU, Citeutreup.

“Sesuai tupoksinya saja. Jika keberadaannya sudah menganggu dan sudah menyalahi aturan, ya petugas Pol PP harus bisa mengambil sikap tegas. Saya mendesak dan berharap PKL yang melanggar segera ditertibkan,” ujar Junaedi Samsudin, anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Komisi III kepada wartawan, Selasa (12/3/2019).

Menurut dia, peraturan daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor harus dijalankan dengan baik. “Itu sudah sesuai tugas Pol PP bahwa pelanggaran harus ditertibkan. Tapi, saya menyarankan berikan mereka imbauan atau teguran terlebih dahulu. Kalau perlu ditatalah dengan rapi. Jika tidak dihiraukan ya bongkar,” ungkapnya.

Masalah PKL Citeureup sudah menjadi perhatian berbagai kalangan, Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Tohaga Romli Eko Wahyudi mengatakan, banyak pedagang resmi yang dikelola oleh pihaknya mengeluh, lantaran pendapatan meraka berkurang setiap harinya.

“Bahkan pedagang sudah ada yang bicara ke saya, kalau begini terus usaha mereka akan rugi. Pedagang juga akan melaporkan ke Ombudsman,” kata Eko belum lama ini.

Pantauan di lokasi, para PKL Fisabilillah-Citeureup atau PU yang bersebelahan dengan pasar Citeureup 1 masih berdiri kokoh dengan bangunannya yang semi permanen. Padahal, pada tanggal 19 Februari 2019 lalu, Satpol PP Kabupaten Bogor sudah melayangkan Surat Peringatan (SP) agar pedagang segera membongkarnya sendiri.

Dalam surat itu, Satpol PP sudah memberikan ancaman. Isinya jika dalam dua hari ke depan terhitung dari edaran surat tersebut tidak dibongkar, Satpol PP akan bertindak melakukan pembongkaran paksa sesuai sesuai Perda Tibum no 4 Tahun 2015, tentang Ketertiban Umum.

Bupati Bogor Ade Yasin maupun Sekretaris Daerah Burhanudin juga sudah melayangkan perintah kepada Satpol PP untuk membongkar lapak-lapak yang melanggar aturan tersebut.

Ketua Lembaga Pemerhati Kinerja Pemerintah (LPKP) Kabupaten Bogor, Rahmatullah juga angkat suara.

“Jadi jika ada PKL di lingkar Citeureup-Fisabililahah yang melangggar aturan, Satpol PP harus menindaknya dengan tegas sesuai Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2015 tentang Ketertiban Umum,” kata Rahmatullah. [] Admin



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *