Pemkot Bogor akan mengambil alih pengelolaan Taman Topi pada 20 Desember 2018 , dan memolesnya menjadi alun alun.

Kucurkan Rp15 Miliar, Pemkot Bogor Sulap Taman Topi Jadi Alun-Alun

BOGOR-KITA.com, BOGOR –  Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan mengubah Taman Topi menjadi alun alun dengan anggaran bantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat sebesar Rp15 miliar. Pembangunan alun alun tersebut akan dimulai pada awal tahun 2020 mendatang.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan, tahapan awal pada bulan Desember nanti, pihaknya akan menyiapkan normalisasi saluran air di Jalan Dewi Sartika, lalu  pada bulan Januari 2020 mulai pembongkaran termasuk proses lelang dan pembangunan.

Kondisi Taman Topi saat ini tidak ubahnya pasar. Areanya semuanya nyaris diisi bangunan untuk resto cepat saji, rumah makan padang, dan lainnya, sebagiannya menjadi area parkir.

“Tanggal 2 Januari 2020 proses masa kontrak dengan PT Eksotika (pengelola Taman Topi) sudah habis, kemudian akan kita lanjutkan  dengan penataan mulai dari pembongkaran, penyesuaian dengan design yang sedang kita bahas saat ini termasuk penamaan alun alun,” ucap Dedie saat di temui di Balaikota Bogor, Jumat (16/11/2019).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan Focus group discussion (FGD) dan akan mengundang sejarawan, budayawan, pakar, ahli untuk berkontribusi memberikan masukan terkait nama alun alun.

“Kemarin sempat terlontar oleh Pak Bima nama yang akan dipakai adalah Alun Alun Kapten Muslihat. Kemudian dari Provinsi Jabar ada usulan nama Alun Alun Dewi Sartika. Jadi intinya kita diskusikan terkait dengan alun alun Bogor yang akan kita persiapkan untuk dibangun,” katanya.

Pembangunan alun alun yang menghabiskan dana sebesar Rp15 miliar di atas lahan seluas 1,7 hektare tersebut akan tersambungkan dengan Mesjid Agung.

“Insya Allah tahun depan akan dilanjutkan proses pembangunan Mesjid Agung, meskipun saat ini kita masih menunggu keputusan akhir dari Kementerian PUPR terkait dengan hasil evaluasi teknis oleh Puslitbangkim PUPR Pusat dan Komite Keselamatan Kontruksi,” pungkasya. [] Ricky



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *