Krisis Pasokan Material Alam Ancam Proyek Pembangunan di Kabupaten Bogor
BOGOR KITA.com, BOGOR – Krisis pasokan material alam disebut berpotensi menghambat berbagai proyek pembangunan di Kabupaten Bogor. Kondisi tersebut dipicu kebijakan penutupan sejumlah perusahaan tambang serta dampak kondisi ekonomi global yang memengaruhi biaya operasional distribusi material.
Pengamat sosial dan politik Bogor, Yusfitriadi, mengatakan keberlangsungan proyek pembangunan di Kabupaten Bogor sangat bergantung pada ketersediaan material alam seperti pasir, batu, dan split.
“Berbagai proyek pembangunan, baik Proyek Strategis Nasional (PSN), proyek infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun program pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor, sangat bergantung pada ketersediaan material alam,” kata Yusfitriadi, Selasa (16/6/2026).
Ia menyebut, berdasarkan literasi dan data yang diperolehnya, kebutuhan material alam untuk proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Bogor pada 2026 diperkirakan mencapai sedikitnya 11 ribu ton.
Namun, menurut dia, produksi material alam di Kabupaten Bogor saat ini tidak berada dalam kondisi stabil. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan penutupan perusahaan tambang di wilayah Kabupaten Bogor.
“Kebijakan Gubernur Jawa Barat terkait penutupan perusahaan tambang di Kabupaten Bogor sampai saat ini belum dicabut. Dampaknya tentu terhadap ketersediaan material alam untuk mendukung proyek pembangunan,” ujarnya.
Selain itu, Yusfitriadi menilai kondisi ekonomi global juga berpengaruh terhadap distribusi material alam. Kenaikan harga energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM), dinilai berdampak langsung pada biaya operasional dan distribusi material.
“Operasional dan distribusi material alam sangat bergantung pada ketersediaan dan harga BBM,” katanya.
Ia mengingatkan, apabila persoalan tersebut tidak segera ditangani, sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Bogor berpotensi mengalami keterlambatan hingga mangkrak.
Karena itu, Yusfitriadi berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengambil langkah cepat untuk memastikan pasokan material alam tetap tersedia bagi kebutuhan pembangunan di Kabupaten Bogor.
“Jangan sampai kondisi ini justru dimanfaatkan perusahaan dari luar Kabupaten Bogor untuk menguasai pasokan material alam,” ucapnya.
Meski demikian, ia menegaskan perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Bogor juga harus memiliki komitmen terhadap pembangunan daerah, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja lokal, menjaga kelestarian lingkungan, serta menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.
“Jika ada perusahaan yang tidak berkomitmen, maka tindakan tegas hingga pencabutan izin harus dilakukan,” tegasnya. [] Hari
