Kab. Bogor

KPU Bogor Gelar TOT Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan 

kpu bogor

BOGOR-KITA.com, BABAKAN MADANG – KPU Bogor menggelar training of trainers (TOT) program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) di Hotel Lor In, Sentul, Babakan Madang, Bogor, Senin 18 Juli hingga Jumat 22 Juli 2022. Dalam kesempatan itu, Ketua KPU Bogor, Ummi Wahyuni mengatakan bahwa DP3 adalah program yang diperuntukan bagi warga desa untuk memahami dan menguatkan nilai demokrasi di pedesaan.

“Program DP3 ini memang ditujukan untuk menguatkan dan memahami nilai-nilai demokrasi bagi warga desa agar menjadi pemilih kritis dan bertanggungjawab atas pilihannya,” ujar Ummi kepada awak media, usai membuka acara itu, Senin 18 Juli 2022.

Ummi menjelaskan bahwa di dalam program DP3 ada nota kesepakatan antara KPU dan Pemerintahan Desa. “Setelah ada MOU inilah nantinya pemerintah desa diharapkan dapat memfasilitasi para pegiat DP3 berupa kegiatan lanjutan di tengah masyarakat,” ujar Ummi.

Baca juga  Nasdem Target 7 Kursi DPRD Kota Bogor, DPS: Kerja dari Sekarang

Dalam kesempatan itu, salahsatu narasumber yang dihadirkan adalah mantan ketua Panwaslu DKI Jakarta, Ramdansyah yang mengajak peserta untuk berpikir kritis dalam berbagai perspektif.

“Orang yang duduk di samping ibu itu warna jilbabnya apa? Maksud saya jika saya mengajukan gugatan di MK agar pilkada gubernur tidak dilakukan dan ditunjuk atau hanya dipilih oleh DPRD Provinsi, apakah bapak ibu setuju dengan saya?” ujar Ramdansyah yang mengajak peserta berpikir tentang pemilu dan demokrasi.

Anggota KPU Bogor Herry Setiawan mengatakan bahwa para peserta DP3 ini adalah orang-orang terpilih di tingkat desa yang mewakili desa dari sejumlah segmentasi pemilih. Desa Sasakpanjang (Tajurhalang), Bojongkulur (Gunungputri), Cihideung Udik (Ciampea), Leuwiliang (Leuwiliang) dan Tugu Selatan (Cisarua).

Baca juga  PLN Bakal Periksa kWh Meter Pelanggan Prabayar di Jabar

“Ada segmen disabilitas, perempuan, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemilih pemula, pemuda dan pemilih marginal. Desa ditentukan berdasarkan kriteria dalam juknis pelaksanaan DP3, di antaranya partisipasi rendah, rawan bencana alam, dan rawan sengketa pemilu,” ujar Herry.

Oleh karena itu, Herry menambahkan, para narasumber yang dihadirkan juga memiliki kompetensi di bidang politik, kepemiluan dan penguatan nilai demokrasi.

“Akademisi dan pegiat demokrasi yang kompeten kami hadirkan untuk serius membekali warga desa menjadi lebih kritis, berkualitas dan memiliki integritas,” tandasnya. [] Hari

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top