Kebijakan New Normal Kesalahan Fatal

BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Kebijakan pemerintah yang disebut dengan new normal atau dalam istilah Pemprov Jawa Barat disebut adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Merupakan kesalahan fatal.

“Dalam kondisi penuralan masih tinggi, masyarakat justru masih takut berbelanja di pusat perbelanjaan. Seharusnya PSBB diperketat terlebih dahulu sampai angka positif dan kematian turun secara signifikan,” kata Willy Azis dari API Talks, Senin (28/9/2020).

API Talks  adalah sebuah wadah diskusi yang dibentuk oleh Akademi Pergerakan IPB 3.0 dan berada di bawah naungan Kementerian Kebijakan Nasional BEM KM IPB Kabinet Swara Cita.

Willy mengemukakan hal itu sebagai latar belakang pelaksanaan diskusi online, bertajuk Ekonomi di Masa Pandemi yang diselenggarakan API Talks, Senin (28/9/2020).

Dalam diskusi online tersebut hadir tiga narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Bhima Yudhistira, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Asep Mulyana Sudrajat, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor dan Aditya Handoyo, Founder Petani Milenial.

Willy Aziz mengemukakan, pertumbuhan ekonomi pada Quartal atau Q-2 tahun 2020 ini menunjukkan angka negatif 5,3%. Sementara kebijakan new normal yang diterapkan dalam memulihkan ekonomi dinilai gagal. Menurutnya, new normal yang diberlakukan ketika kasus positif masih tinggi merupakan kesalahan yang fatal.

Baca juga  Program CFD di Stadion Pakansari Harus Dikaji Ulang

“Dalam kondisi tersebut masyarakat justru masih takut untuk berbelanja di pusat perbelanjaan. Seharusnya PSBB diperketat terlebih dahulu sampai angka positif dan kematian turun secara signifikan,” ungkap Willy Azis.

Sementara dalam paparannya, Bhima Yudhistira menyatakan bahwa recovery yang dibutuhkan untuk perekonomian saat ini adalah recovery krisis model V-shape atau U-shape. Bhima menjelaskan, V-shape artinya ekonomi berbalik dalam waktu singkat ke angka 5%. Sementara U-shape menandakan ekonomi berbalik ke 5% secara lebih lambat, sedangkan kemungkinan yang akan terjadi pada curve recovery adalah L-shape di mana waktu untuk melakukan recovery sulit untuk terjadi. “Krisis pandemi sekarang membutuhkan ekstra effort untuk kembali ke lagi ke angka 5%,” tegasnya.

Bhima menambahkan, kedatangan virus COVID 19 secara tiba – tiba membawa tantangan besar untuk semua kalangan, terutama bagi penggiat UMKM. Menurutnya, pandemi COVID 19 yang berkelanjutan membuat sebagian besar UMKM mengalami kerugian.

“Padahal faktanya UMKM menyumbang sekitar 60% dari PDB Indonesia dan menciptakan lapangan kerja untuk hampir 108 juta orang Indonesia,” ungkapnya.

Baca juga  Indonesia Punya Potensi Besar Sumber Daya Krustasea

Bhima menandaskan, ketika krisis ekonomi terjadi, sepatutnya UMKM menjadi hal utama yang dipikirkan negara. Namun kenyataannya sangat disayangkan, realitas subsidi UMKM di Indonesia masih macet dan stimulus UMKM belum berjalan efektif. Dirinya mengungkapkan, salah satu penyebab macetnya subsidi UMKM adalah karena subsidi bunga, buktinya realisasi 35 T subsidi bunga untuk UMKM hanya mencapai 7,2%. Selain itu, lanjutnya, sistem subsidi melalui bank juga dinilai kurang tepat. “Seharusnya koperasi tidak hanya  dimanfaatkan dalam pendataan UMKM yang produktif tetapi juga dalam proses penyaluran subsidi,” tandasnya. [] Fahry

 



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *