Kab. Bogor

Kebijakan Berorientasi Ekonomi, 1 dari 3 Faktor Penyebab Kriris Pangan

BOGOR-KITA.com, DRAMAGA – Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya krisis pangan. Hal ini dikemukakan Dr Fredinan Yulianda, dosen IPB University dari Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (MSP-FPIK)

Dalam rilis dari IPB University kepada BOGOR-KITA.com, Selasa (27/10/2020), Ketua Program Doktor Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB University.ini mengawali paparannya dengan mengatakan, bahwa ancaman krisis pangan tidak secara tiba-tiba, tetapi tergantung pada tiga faktor tersebut.

Dr Fredinan kemudaian menguraikan tiga faktor penyebab krisis pangan tersebut

Faktor pertama terkait pelaku. Pelaku yang memanfaatkan kawasan perairan tawar, pesisir dan laut untuk melakukan eksploitasi sumberdaya perikanan.

Pelaku sekaligus pengguna yang berkontribusi terhadap krisis pangan melalui perilaku eksploitasi yang merugikan sumberdaya dan lingkungan, pemilihan jenis komoditi yang tendensius, jumlah yang tidak terkontrol (melebihi daya dukung) yang terlihat dari indikator jumlah tangkapan semakin menurun dan ukuran semakin kecil, dan pemilihan kawasan yang tidak berbasis distribusi spasial (ruang) yang seimbang.

“Hal ini dapat menimbulkan penurunan kualitas lingkungan dan stok sumberdaya perikanan sehingga kemampuan alam untuk mempertahankan kondisi optimal terhambat,” ujarnya.

Faktor kedua adalah suplai sumberdaya perikanan terkait sekali dengan kemampuan alam untuk menyediakan stok populasi sumberdaya secara maksimal.

Baca juga  PSBB Harus Terintegrasi dengan Jakarta

Saat ini kemampuan alam sudah mulai menurun seiring dengan terjadi penurunan kualitas lingkungan dan kemampuan resiliensi ekosistem atau populasi. Hal ini menyebabkan ketersediaan sumberdaya perikanan di alam mulai terganggu dan mengalami penurunan yang signifikan. Sehingga suplai sumberdaya perikanan mengalami penurunan.

Indikator suplai yang terganggu dapat dilihat dari hasil tangkapan nelayan dan kondisi ikan di pasar ikan. Terdapat diversifikasi jenis komoditi perikanan dari jenis unggulan bergeser ke jenis non unggulan, jumlah tangkapan tidak sebanyak masa lampau, ukuran ikan makin mengecil, serta kualitas daging menurun (diantaranya faktor pencemaran lingkungan). Penurunan kemampuan alam sebagai suplai komoditi perikanan dipengaruhi oleh faktor pelaku dan faktor kebijakan.

Faktor ketiga, terkait kebijakan pemerintah di sektor perikanan yang cenderung berorientasi ekonomi yang menguntungkan komoditi perikanan komersial.

Kebijakan ini sering mengabaikan keseimbangan tantanan sistem ekologi yang dapat merugikan komoditi perikanan lainnya.
Ketidakseimbangan ekologi terdiri dari gangguan rantai/jaring makan, tingkat tropik, relung habitat, fungsi daerah pemijahan (spawning ground), fungsi daerah asuh (nursery ground), jalur migrasi, perlindungan pantai, jalur hijau (green belt) dan fungsi ekologi lainnya.

Baca juga  Laporan Belum Selesai, Dana Bongkar Vila Liar Tak Cair

“Hal ini semuanya bermuara kepada gangguan ketersediaan stok sumberdaya perikanan Indonesia. Kebijakan multisektor sering menimbulkan benturan dan konflik terhadap sektor perikanan yang memerlukan kawasan yang tidak tercemar, tidak terganggu, dan luas yang ideal yang dibutuhkan untuk keseimbangan sistem ekologi. Pemanfaatan ruang yang sama pada kawasan perairan tawar (daerah aliran sungai), pesisir dan laut untuk kepentingan berbeda seringkali tidak memperhatikan keseimbangan sistem ekologi. Misalnya pencemaran di perairan tawar, pesisir dan laut, konversi lahan, reklamasi pantai, penanganan limbah dan sampah di perairan masih lemah, penetapan jalur transportasi, dan penyusunan tata ruang yang belum maksimal mempertimbangkan keseimbangan ekologi,” imbuhnya.

Melihat kendala yang ditimbulkan, Dr Fredinan menyampaikan perlunya strategi yang harus dijalankan untuk mempertahankan lingkungan tetap terjaga agar produktivitas perikanan bangkit, optimal dan berkelanjutan. Strategi dapat dilakukan dengan membuka peluang pemanfaatan multi jenis komoditi secara proporsional dan merata.

Selain itu harus dapat menentukan daya dukung pemanfaatan dari setiap jenis komoditi perikanan. Juga adanya pengontrolan dan penerapan sangsi secara hukum pada setiap pelanggaran pemanfaatan yang melebihi daya dukung, serta memberikan akses yang luas dan merata kepada nelayan sesuai ketentuan kelestarian sumberdaya.

Baca juga  Ade Yasin Instruksikan Kadis LH Asnan Fokus Tangani Sampah

Strategi lainnya yang tidak kalah penting adalah harus mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan perairan, pantai dan ekosistem, melakukan perbaikan dan restorasi bagi sumberdaya yang mengalami gangguan, kerusakan dan proses kepunahan. Membuat kebijakan yang memprioritas keseimbangan sistem ekologi perairan tawar, pesisir dan laut yang berorientasi pada sumberdaya dan ekosistemnya.

“Kita juga harus dapat memetakan ekosistem/kawasan skala prioritas sebagai kawasan produksi perikanan unggul dari perspektif fungsi ekologi dan sumber produksi. Melihat permasalahan di atas, sudah saatnya Indonesia harus memiliki kebijakan payung dalam penggunaan ruang perairan tawar, pesisir dan laut yang berorientasi keseimbangan sistem ekologi.[] Admin

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

79 + = 84

Terpopuler

To Top