Nasional

Jokowi Jangan Abai Lagi, Segera Ambil Keputusan Tunda Pilkada Serentak

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Presiden Jokowi jangan abai lagi. Segera ambil keputusan, tunda pelaksaan pilkada serentak yang sudah dijadwalkan digelar 9 Desember 2020 mendatang.

“Indikasi pilkada serentak yang potensial menjadi klaster baru covid-19 sudah bermunculan. Oleh sebab itu, jangan abai lagi, segera tunda pelaksanaan pilkada serentak,” kata Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) Dr. TB. Massa Djafar, M.Si kepada BOGOR-KITA.com, Minggu (20/9/2020) malam.

Desakan menunda pelaksanaan pilkada serentak sudah bermunculan ke ruang publik. Antara lain datang dari Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Yusfitriadi, Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat Reza Arfah, dan terbaru disampaikan oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj.

Dr. TB. Massa Djafar yang meraih gelar doktor dari Universitas kebangsaan Malaysia mengatakan, sejak awal Pemerintahan Jokowi abai mengantisipasi bahaya covid 19. Malahan cenderung, mengesampingkan pendapat publik.

Desakan memberlakukan lockdown, direspon dengan mengambil jalan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Itupun terlambat.

Hasilnya, wabah covid tak dapat dikendalikan. Kini Indonesia termasuk negara 5 besar di dunia terparah. Bahkan kini Indonesia sudah diisolasi oleh 59 negara dengan melarang warga negaranya berkunjung ke Indonesia atau kedatangan warga negara Indonesia.

Baca juga  Penanganan Covid-19 Semakin Tak Terkendali

“Pada akhirnya publik menyimpulkan, Pemerintah Jokowi lebih mengutamakan kepentingan ekonomi ketimbang keselamatan rakyat,” ujar TB Massa.

Dalam hal pilkada yang dikhawatirkan menjadi klaster baru covid-19, sudah keras indikasinya. Antara lain terlihat dari pendaftaran bakal calon yang ditandai dengan terjadinya kerumunan.

“Oleh sebab itu jika Jokowi lambat lagi mengambil keputusan penundaan pilkada, maka semakin memperkuat kesimpulan bahwa Jokowi abai keselamatan rakyat,” kata TB Massa.

TB Massa kemudian melansir desakan masyarakat termasuk PB Nahdatul Ulama ntuk menunda pilkada serentak.

“Desakan itu itu sesungguhnya indikasi rakyat yang gerah terhadap sikap pemerintah Jokowi,” kata TB Massa.

Sikap pemerintah yang tidak serius menghadapi bahaya covid karena cendrung memrioritaskan ekonomi, mengisyaratkan Presiden Jokowi dikendalikan oleh para pemilik modal.

“Presiden Jokowi cenderung menjaga kepentingan bisnis pemilik modal itu,” ujar TB Massa. [] Hari

 

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top