BOGOR-KITA.com, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (pemprov Jabar) merencanakan mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Provinsi.
Hal ini dikemukakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat menggelar pertemuan via video conference dengan bupati dan wali kota se-Bandung Raya terkait evaluasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Sabtu (25/4/2020).
Rapat online yang diikuti Wali Kota Bandung, Wali Kota Cimahi, Bupati Bandung, Bupati Sumedang, dan Sekda Bandung Barat.
Dikatakan, rencana pengajuan PSBB Provinsi itu beda dengan PSBB metropolitan yakni Bogor-Depok-Bekasi (Bodebek) dan Bandung Raya.
Menurut Kang Emil, PSBB Provinsi ini bertujuan untuk menyekat proses administrasi yang panjang sehingga bisa menampung daerah-daerah non metropolitan dalam satu payung hukum yaitu provinsi.
“Karena proses PSBB ini ada administrasi yang panjang, sehingga kita bersepakat membuat satu payung hukum besar untuk menampung daerah yang non metropolitan. Jadi yang metropolitan lanjut terus PSBB-nya karena perilakunya berbeda dengan non metropolitan, yang non metropolitan, nanti kita payungi di PSBB Provinsi,” tutur Kang Emil.
Ditanmahkan, apabila pemerintah pusat menyetujui usulan ini, maka status PSBB Provinsi ini bisa dipakai oleh daerah secara parsial maupun maksimal.
“Jadi nanti misalkan status PSBB ini bisa dipakai oleh Kabupaten Pangandaran secara maksimal atau parsial, bahkan tidak dipakai karena nihil kasus, itu tidak masalah,” tambah Kang Emil seperti dilansir dari Humas Pemprov Jabar. [] Admin
