Neta, Polisi Narkoba, hukum mati
Ketua Presidium IPW, Neta S Pane

IPW: Pemilihan Wagub Jakarta Harus Patuhi Maklumat Kapolri

BOGOR-KITA.com, JAKARTA – Keberadaan DKI Jakarta sebagai epicentrum corona, membuat langkah-langkah penanganan corona di DKI Jakarta menjadi perhatian, tidak saja oleh masyarakat Jakarta sendiri, tetapi juga masyakarat Indonesia, terutama Jabodetabek yang secara geografis bersinggungan dengan DKI Jakarta.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mencermati langkah-langkah detil pemerintah DKI Jakarta, salah satunya terkait  pemilihan Wagub Jakarta yang direncanakan Senin (6/4/2020) besok.

Neta mengatakan, pemilihan itu harus dibatalkan. Kapolda Metro Jaya harus mematuhi Maklumat Kapolri dan imbauan Presiden Jokowi agar masyarakat menjauhkan aktifitas kumpul-kumpul selama status tanggap darurat wabah virus corona yang saat ini sudah menginfeksi hampir 2.000 orang di tanah air.

“Kapolda perlu bersikap tegas kepada Ketua DPRD Jakarta dan Gubernur Jakarta agar membatalkan pemilihan Wagub Jakarta yang direncanakan Senin besok,” kata Neta.

IPW menilai, pemilihan wagub bukanlah yang penting dan urgen bagi warga Jakarta. Terlebih, selama ini tidak ada wagub juga tak masalah bagi warga Jakarta maupun bagi Gubernur Anies Baswedan. Semua bisa berjalan normal, yang terpenting adalah kesehatan warga Jakarta tidak makin terganggu, dan bagi penularan dari Jakarta ke daerah lain bisa dihentikan.

“Pelarangan terhadap pemilihan wagub ini perlu dilakukan secara tegas, mengingat Gubernur Anies berkali kali menegaskan bahwa pandemi corona di Jakarta sudah sangat parah dan terbesar di Indonesia,” kata Neta.

Selain itu Maklumat Kapolri dan imbauan Presiden Jokowi harus dipatuhi seluruh Kapolda di negeri ini. Tanpa terkecuali Jika memang ada kerumunan, maka harus dibubarkan, termasuk jika DPRD tetap nekat melakukan pemiihan wagub.

Panlih Wagub Jakarta, imbuh Neta, memang memastikan akan menggunakan protokol pelaksanaan yang mematuhi social distance, physical distance. “Percayalah itu hanya teori,” kata Neta.

Jika pun DPRD tetap ngotot ingin melakukan pemilihan wagub, kata Neta, IPW memberi saran dan solusi lain, yakni dewan harus menyepakati paripurna teleconference. Lalu, teknis pemilihanya, anggota dewan bergantian masuk ruang paripurna dengan perbedaan waktu 12-20 menit untuk setiap anggota DPRD pemilik suara.

“Ini tidak akan berisiko terhadap pengumpulan massa dan penularan wabah covid 19. Anggota DPRD jgn anggap enteng dengan wabah virus Corona dan jangan berusaha menentang Maklumat Kapolri dan imbauan Presiden Jokowi,” tutup Neta. [] Admin



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *