Ini Kritik DPRD Kota Bogor terkait LKPJ Wali Kota 2024
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Anggota DPRD Kota Bogor, Rozi Putra, menyampaikan kritik konstruktif terhadap substansi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun 2024 dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD.
Meski secara format LKPJ dinilai telah sesuai dengan ketentuan PP Nomor 13 Tahun 2019, Rozi menilai kedalaman analisis terhadap kinerja program masih minim. Ia menyoroti empat catatan penting yang perlu diperhatikan.
Pertama, outcome atau hasil nyata dari program belum tergambar jelas. Menurut Rozi, banyak program hanya menampilkan serapan anggaran dan capaian angka, tanpa menunjukkan dampak langsung bagi masyarakat.
Kedua, analisis terhadap kendala atau kegagalan pencapaian target dinilai masih kurang. LKPJ belum menjelaskan secara rinci penyebab tidak tercapainya sejumlah target RPJMD dan langkah korektif yang telah atau akan dilakukan.
Ketiga, informasi mengenai proyek infrastruktur fisik belum disajikan secara rinci. Rozi menyebutkan bahwa LKPJ belum menjabarkan proyek strategis mana yang sudah tuntas, masih berjalan, atau tertunda, serta kendala yang dihadapi.
Keempat, Rozi mendorong perlunya format LKPJ yang baru, berbasis outcome dan problem solving. Ia mengusulkan agar LKPJ dilengkapi dengan matriks Outcome-Output-Problem-Solusi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mempermudah DPRD dalam melakukan pendalaman terhadap program-program yang dilaporkan.
“Kami ingin LKPJ tidak hanya menjadi laporan administrasi, tapi sungguh-sungguh menjadi cermin kinerja pemerintah daerah yang berdampak langsung ke rakyat,” ujar Rozi, Senin (21/4/2025).
Ia berharap rekomendasi yang dihasilkan Pansus dapat menjadi bahan perbaikan tata kelola pemerintahan Kota Bogor di masa mendatang. [] Ricky
