Kota Bogor

GMNI Cabang Bogor Minta Pemerintah Kabupaten dan Kota Bogor Netral Pada Pemilu 

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Masa kampanye pemilu yang sudah berakhir, dan dalam melihat situasi dan kondisi politik yang hari ini memasuki masa tenang pemilu hari kedua, GMNI Cabang Bogor terus mengawal Pemilu ini agar tetap berjalan lancar tanpa adanya kecurangan khususnya di daerah Bogor raya.

Namun melihat adanya beberapa pejabat publik yang mengikuti kampanye diluar cuti, ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi GMNI Cabang Bogor di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor.

“Pejabat publik tertentu memang diperbolehkan untuk dapat mengikuti kampanye sesuai peraturan perundang-undangan. Namun juga perlu diingat bahwasanya pejabat publik daerah diharapkan untuk tetap bersikap netral walaupun mempunyai hak politik seperti warga biasa,” ucap pengurus DPC GMNI Bogor Bidang Sosial Politik dan Budaya, Zidan pada Senin (12/2/2024).

Baca juga  Dinkes Kota Bogor Uji Kandungan Makanan dan Minuman Takjil, Ini Hasilnya

Selain itu, GMNI Bogor juga mengawal agar netralitas aparatur sipil negara (ASN) dari Pemerintah Kabupaten dan Kota Bogor.

Ketua GMNI Cabang Bogor, Aditya Pratama mengatakan, bahwa pejabat Pemerintah Kabupaten dan Kota Bogor haruslah tegak lurus mengikuti aturan-aturan UU Pemilu yang berlaku. Dan tidak adanya tebang pilih dalam proses demokrasi.

“Harapannya ialah bahwa GMNI Bogor akan selalu menjadi garda terdepan dalam mengawal Pemilu 2024 ini dan juga akan terus mengawal Pemerintah Kabupaten dan Kota Bogor agar terus bersikap adil dalam Pemilu 2024 ini,” kata Aditya.

Ia berkaca kepada cita cita bung karno melalui esensi Demokrasi kerakyatan yaitu Sosio-demokrasi secara harfiah berarti demokrasi massa-rakyat.

Baca juga  Antisipasi Tindakan Kejahatan, Polresta Bogor Kota Gelar Apel Sispamwil

Sosio-demokrasi berdiri dengan kedua kakinya, yaitu demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, di tengah-tengah rakyat. Dengan demikian, sosio-demokrasi berusaha menggabungkan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.

Dengan sosio-demokrasi, rakyat akan dipastikan memegang kekuasaan politik. Pada saat itu, katanya, semua urusan politik, diplomasi, pendidikan, pekerjaan, seni, kebudayaan, dan lain-lain berada di bawah kontrol rakyat.

“Rakyat terlibat langsung dalam memutuskan, menjalankan, dan mengontrol semua kebijakan-kebijakan politik negara. Inilah demokrasi politik,” jelasnya.

Dengan demikian, sosio-demokrasi adalah pembentukan kekuasaan politik di tangan massa-rakyat, konsep sosio-demokrasi menggabungkan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.

“Dengan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi itu, maka nanti di seberang jembatan emas itulah masyarakat Indonesia bisa diatur oleh rakyat sendiri sampai selamat dan menjadi suatu masyarakat dimana masyarakat yang tanpa kapitalisme dan imperialisme,” pungkasnya. [] Ricky

Baca juga  Minaqu Home Nature Berikan Bantuan Beras Kepada Pemkot Bogor
Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top