Kota Bogor

Digitalisasi Pajak Solusi Permasalahan Kantor P3D

Phinera Wijaya

BOGOR-KITA.com, BANDUNG BARAT – Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat menilai masih ada pemanfaatan aset Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) yang kurang maksimal, hal itu terlihat dari banyaknya kantor P3D yang kurang dalam memberikan Pendapatan Asli Daerah (P3D).

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Phinera Wijaya mengatakan, tercatat ada 34 kantor P3D yang luas dan strategis dan dapat dimaksimalkan dalam pemanfaatan aset untuk mendongkrak PAD agar lebih baik.

“Pemanfaatan aset yang ada di P3D kurang maksimal karena banyak kantor P3D yang luas dan strategis namun kurang diolah dengan baik, ada 34 kantor bisa P3D di seluruh Jawa Barat yang bisa dimanfaatkan untuk potensi pendapatan yang lebih baik,” ucap Phinera d Kabupaten Bandung Barat, Rabu (10/11/2021).

Phinera menyebut, Kantor P3D rata-rata mengalami kendala dalam menertibkan Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU), yang harus dicari solusinya agar masyarakat dapat membayar pajak tepat waktu dan sesuai

“Kantor P3D selalu terjebak dengan permasalahan kendaraan tidak melakukan daftar ulang (KTMDU),di situ kita harus bisa mencari permasalahanya dimana dan P3D harus bisa mencari solusi yang baik agar masyarakat mau membayar pajak tersebut,” sebutnya.

Menurutnya, program digitalisasi dalam hal pembayaran pajak menjadi hal yang tepat untuk dikembangkan, karena dengan adanya digitalisasi tersebut, itu membuat masyarakat mudah untuk membayar pajak.

“Program digitalisasi dalam pengelolaan hal pajak kendaraan bermotor perlu diperhatikan dan dikembangkan karena digitalisasi akan membuat program pembayaran pajak menjadi lebih gampang,” lanjutnya.

Phinera berharap, Kantor P3D di Jawa Barat dapat mengoptimalkan program digitalisasi terutama dalam hal pembayaran pajak, dengan begitu sedikit demi sedikit permasalahan yang ada dapat terselesaikan dan juga PAD Jawa Barat dapat meningkat.

“Harapan kami, semoga kantor P3D bisa membuat program digitalisasi yang maksimal sehingga permasalahan di kantor P3D bisa terselesaikan, dan pendapatan bisa menjadi lebih baik sehingga PAD jawa Barat bisa meningkat,” tutupnya. [] Hari/Humas DPRD Jabar

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top