Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Dr. Hendro Sasongko, Ak.,M.M.,CA.

Dekan FE Unpak Nilai Baik Postur APBD Pemkab Bogor 2020

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Postur anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tahun 2020 yang diajukan ke DPRD Kabupaten Bogor menempatkan belanja pelayan publik sebesar Rp4,941 triliun atau 70, 81 persen dari Rp6, 978 triliun  dari total belanja daerah. Sedangkan belanja aparatur hanya sebesar Rp2,037 triliun rupiah  atau 29, 19 persen.

Postur APBD ini dikemukakan Bupati Bogor Ade Yasin dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor dalam rapat Penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun 2020, di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kamis (31/10/2019).

Besarnya porsi belanja pelayanan publik ini diapresiasi  oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor Dr Hendro Sasongko.

Kepada BOGOR-KITA.com, Sabtu (2/11/2019) malam, Dr Hendro Sasongko  mengatakan, dari total belanja daerah yang diajukan Pemkab Bogor, tampak ada peningkatan sekitar 9% dibandingkan APBD 2019.

“Saya belum cek detil pos pos yang terkait, namun pernyataan Bupati Bogor Ade Yasin bahwa porsi belanja pelayanan publik 70, 81 persen dan porsi belanja aparatur di bawah 30% dari total belanja daerah, menunjukkan komposisi yang cukup baik. Sementara masih banyak dijumpai di daerah lain yang lebih tinggi komposisi belanja aparaturnya, dan kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Pusat,” kata Hendro Sasoingko.

Pengajuan anggaran pendidikan di atas 20% juga menunjukkan bahwa Pemkab Bogor berkomitmen terhadap amanat undang undang.

“Apresiasi yang sama juga untuk usulan anggaran kesehatan. Hal hal yang perlu menjadi perhatian adalah, bagaimana upaya dan strategi Pemkab Bogor untuk dapat menyerap anggaran secara efektif dan efisien. Misal, anggaran pendidikan yang telah sesuai dengan  UU, tidak sekadar upaya bagaimana menyerap anggaran tersebut, tapi juga bagaimana capaian target program dan outcome yang diharapkan. Harus ada parameter hasil yang diukur. Demikian pula untuk anggaran bidang-bidang yang lain,” kata Hendro.

Walau posturnya sudah baik karena mengalokasikan lebih 70 persen untuk belanja pelayanan publik, namun Hendro mengatakan total belanja daerah yang diajukan hampir Rp7 tiliun itu, masih jauh dari kebutuhan ideal untuk mampu membangun Kabupaten Bogor secara masif, karena luas wilayah dan jumlah penduduk yang hampir 6 juta jiwa. Artinya, pasti harus ada skala prioritas dalam time frame jangka panjang.

“Jangan pula dilupakan sinkronisasi dangan prioritas pembangunan ekonomi yang sudah menjadi komitmen presiden, yaitu SDM dan infrastruktur. Kuncinya adalah komitmen, tata kelola dan sinergitas. Bagaimana komitmen Pemkab Bogor untuk menekan kebocoran, inefisiensi dan fraudulence, bagaimana tata kelola yang baik mampu dilakukan oleh SDM yang dimiliki Pemkab Bogor, dan bagaimana sinergitas mampu dibangun antara Pemkab Bogor dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah, yang utama tentunya adalah masyarakat, serta lembaga-lembaga lain seperti pendidikan,” kata Hendro.

Harus dipahami bahwa tanggung jawab pembangunan daerah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemkab saja. APBD harus diposisikan sebagai penggerak dan stimulan, sementara masih banyak ruang pembangunan yang harus diisi oleh pihak-pihak lain. Fungsi sebagai penggerak dan stimulan inilah yang harus dijaga, jangan sampai ada gangguan,” imbuhnya. [] Hari



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *