Ade Yasin Dukung Penuh Akselerasi Penyediaan Hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah
BOGOR-KITA.com, CIAWI – Bupati Bogor, Ade Yasin menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mendukung penuh upaya pemenuhan kebutuhan perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Di antaranya membuat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman. Dimana di dalamnya diatur kemudahan atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR, antara lain kemudahan perizinan dan non perizinan.
Hal tersebut ditegaskannya pada acara Webinar Peluncuran Uji Coba Program Perumahan dan Permukiman Produktif Berbasis Komunitas (P3-BK) di Kabupaten Bogor dalam rangka Peringatan Hari Perumahan Nasional 2021, di Ruang Rapat Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor, Ciawi, Selasa (24/8/2021).
Ade Yasin mengatakan, Pemkab Bogor mengapresiasi setinggi-tingginya atas terobosan Yayasan LP P3I/The HUD Institute bekerjasama dengan Universitas Djuanda dalam Program Perumahan dan Permukiman Produktif Berbasis Komunitas yang diujicobakan di Kabupaten Bogor.
“Kami mendukung penuh upaya akselerasi penyediaan hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menuju hunian layak, terjangkau, sehat dan produktif,” tandas Ade Yasin.
Ade Yasin menambahkan, sekarang ini konsep pemukiman bukan sekedar rumah sehat karena rumah sehat saja tidak cukup, melainkan lebih maju lagi yaitu rumah produktif, karena sehat belum tentu produktif, tapi kalau produktif rumahnya, Insyaallah sehat rumahnya, sehat orangnya.
“Semoga ujicoba P3-BK berjalan lancar, sukses, membawa berkah dan manfaat bagi kita semua, khususnya warga Kabupaten Bogor, sebagai salah satu jalan pemulihan ekonomi masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera,” ujar Bupati Ade Yasin.
Selanjutnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Republik Indonesia, Suharso Monoarfa mengatakan, rumah bukan hanya sekedar tempat tinggal bagi keluarga, tetapi juga tempat representasi kemampuan mereka berinvestasi. Kita melihat ada dua kelompok masyarakat dalam hal perumahan ini yang berbeda dalam segi kapasitasnya masing-masing.
“Kelompok menengah ke atas cenderung dapat memenuhi kebutuhannya lewat mekanisme pasar, sementara mereka yang berpenghasilan rendah, atau masyarakat menengah ke bawah tentu menghadapi kesulitan dan tidak sesederhana keluarga menengah keatas. Di negara berkembang, mayoritas rumah tangga baru tidak mampu menjangkau harga rumah yang disediakan oleh pasar.
“Kebutuhan rumah adalah kebutuhan yang asasi, dan dijamin oleh konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Diperlukan intervensi yang tepat dari pemerintah, sehingga dapat mendorong keterjangkauan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah terhadap perumahan,” kata Suharso.
Rektor Universitas Djuanda (Unida) Bogor, Dede Kardaya menjelaskan, dalam rangka peluncuran uji coba Program Perumahan Permukiman Produktif Berbasis Komunitas (P3-BK) di Kabupaten Bogor, Universitas Djuanda (UNIDA) Bogor bekerjasama dengan The Housing and Urban Development (HUD) Institute. The HUD Institute dengan UNIDA Bogor tidak hanya berkawan saling mengenal, tetapi ada kesamaan visi dan misi kedua lembaga yang kemudian diimplementasikan ke dalam hal-hal yang produktif.
“Saat ini kami sedang mendesain bagaimana mekanismenya, mudah-mudahan dalam waktu dekat apa yang kita rencanakan dalam program P3-BK ini berjalan dengan lancar sejalan dengan kegiatan pembangunan yang tujuannya yaitu menyejahterakan masyarakat. Uji coba pertama kita bangun di komplek perumahan Djuanda, di sana produktivitasnya ada aquaponik, hidroponik, kampung riset, kerajinan, dan teknologi pangan,” terangnya. [] Hari
