Wabup dalam rakor dengan SKPD dan DPRD
BOGOR-KITA.com – Semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus membuat kemajuan atau progress terkait visi dan misi menjadikan Kabupaten Bogor sebagai kabupaten termaju di Indonesia.
Penegasan ini dikemukakan Wakil Bupati Nurhayanti dalam acara Sosialisasi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Daerah di Hotel Novotel,Kota Bogor, pada Selasa (11/11). Hadir dalam acara itu semua SKPD dan semua anggota DPRD Kabupaten Bogor.
Nurhayanti menegaskan, setiap anggaran yang dikeluarkan oleh setiap SKP haruslah mencerminkan kemajuan atau progress pada 25 penciri Kabupaten Bogor termaju. Wabup menyebut contoh terkait pendapatan asli daerah (PAD). “Saat ini kontribusi PAD kita kepada APBD di atas 27 persen, artinya sudah berada di atas rata-rata. Tetapi kita ingin PAD kita tertinggi di Indonesia.,” kata Wabup.
Untuk mencapai itu, Wabup mengemukakan perlunya kerja sama dan sinergi antara eksekutif, legislative dan masayarakat. “Keberhasilan pembangunan takakan bisa dicapai tanpa adanya kerjasama legislatif dan eksekutif serta masyarakat Kabupaten Bogor. Apa yang dilakukan DPRD dan SKPD memiliki kapasitas yang sama yakni semuanya dalam rangka membangun Kabupaten Bogor,” tegasnya.
Nurhayanti menjelaskan, eksekutif dan legislatif sama-sama terlibat didalam pengelolaan keuangan daerah. Karenanya, perlu menyamakan visi dan persepsi yang selaras. "Kita sama-sama ingin mewujudkan visi dan misi meningkatkan kinerja pemerintahan daerah,” katanya.
Permasalahan pokok saat ini adalah masih rendahnya sumber daya manusia (SDM) yang tercemin dari tingkat pendidikan dan aspek lainnya. “Olehkarenanya konsentrasi kita di bidang pendidikan menjadi prioritas,” papar Wabup.
Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, tambahnya, kita harus akan terus mengasah kemampuan dalam mewujudkan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan aspiratif peraturan perundang-undangan yang baru.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi menyambut baik acara tersebut. “Kegiatan hari ini sangat tepat karena selain untuk bersilaturahmi antara anggota DPRD yang belum lama ini dilantik dengan SKPD se-Kabupaten Bogor. Silaturahmi ini dapat meningkatkan kinerja yang saling mendukung dalam rangka meningkatkan kesejahtraan masyarakat,” terangnya.
Ade Ruhendi juga mengatakan, memang perlu ada sinkronisasi antara Anggota DPRD dengan seluruh SKPD. Pengelolaan keuangan daerah berbasis kenerja bukanlah hal baru. Yang harus diperhatikan adalah siklus pengelolaan keuangan yang baik dan terwujud terwujud melalui kerjasama antara DPRD dengan SKPD.
Ia juga meminta agar para camat bisa bersatu dibawah komando Wakil Bupati Nurhayanti. Sebab, dewansendiri sudah berkomitmen, apapun warna partainya, wajib mendukung visi dan misi Kabupaten Bogormenjadi kabupaten termaju di Indonesia.
Materi pengelolaan keuangan daerah yang disosialisasi dalam acara itu berbasis kinerja, meliputi siklus keuangan daerah, pengelolaan belanja daerah, bantuan sosial, alokasi dana desa, JKN, hibah serta tantangan dan prospek keuangan daerah. Materi diisi oleh Wakil Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, dan Mochamad Ardian dari Direktorat Jenderal Keuangan Kementrian Dalam Negeri. [] Harian PAKAR/Admin
