Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Makin Digital, LKPP Sosialisasikan SPSE Versi 5 di Kota Bogor
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terus diperkuat. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggelar pendampingan pembuatan akun INAPROC dan diseminasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 5 di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor, Kecamatan Tanah Sareal, Selasa (20/10/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan penerapan sistem pengadaan yang lebih terintegrasi, dengan target penggunaan SPSE Versi 5 untuk pengadaan yang bersumber dari APBN maupun APBD mulai tahun anggaran 2027.
Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP, Patria Susantosa, menjelaskan bahwa integrasi melalui INAPROC dirancang untuk memudahkan para pelaku pengadaan dalam mengakses berbagai layanan digital pemerintah.
Menurutnya, pengguna tidak lagi harus memiliki akun berbeda untuk setiap aplikasi pengadaan, seperti Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), SPSE, dan e-Katalog.
“Kalau dulu sistem pengadaan digital itu banyak. Ada SIRUP, ada SPSE, ada e-Katalog, punya akun masing-masing. Sekarang terintegrasi. Istilah kerennya single sign-on,” ujar Patria.
Selain menyederhanakan akses, INAPROC juga mendukung penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Sementara itu, SPSE Versi 5 dikembangkan untuk menyesuaikan proses pengadaan dengan perkembangan teknologi dan perubahan regulasi.
Patria menilai, integrasi tidak cukup hanya dilakukan pada sistem perencanaan dan pelaksanaan pengadaan. Sistem pembayaran juga perlu terhubung agar seluruh tahapan pengadaan dapat berlangsung secara digital.
“Menurut kami, salah satu cara untuk membuat pengadaan 100 persen digital adalah integrasi dengan pembayaran,” ungkapnya.
Ia menambahkan, penerapan sistem yang terintegrasi akan menghasilkan data pengadaan yang lebih terstruktur dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, termasuk pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Karena itu, LKPP memberikan pendampingan kepada para pelaku pengadaan agar memahami penggunaan akun INAPROC dan mekanisme kerja SPSE Versi 5 sebelum sistem tersebut diterapkan secara lebih luas.
Kegiatan di Kota Bogor ini juga diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Forum tersebut menjadi kesempatan bagi para peserta untuk bertukar pengalaman sekaligus memperdalam pemahaman mengenai perubahan sistem pengadaan digital pemerintah.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asperbang) Sekretariat Daerah Kota Bogor, Hanafi, mengapresiasi kepercayaan LKPP yang menunjuk Kota Bogor sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan.
Hanafi mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempersiapkan para pelaku pengadaan menghadapi penerapan sistem terbaru.
“Versi 5 ini tujuannya untuk mempercepat layanan pemerintah kepada masyarakat dengan mekanisme pengadaan yang digital,” tutur Hanafi didampingi Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kota Bogor, Undang Sulaiman.
Ia berharap, penerapan INAPROC dan SPSE Versi 5 dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program pemerintah yang telah direncanakan dalam APBD Kota Bogor.
Dengan proses yang semakin terintegrasi, pengadaan barang dan jasa diharapkan berjalan lebih efektif dan terkendali, sehingga pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan publik dapat didukung oleh tata kelola yang lebih baik.
“Melalui kegiatan ini, LKPP dan Pemkot Bogor mendorong kesiapan para pelaku pengadaan dalam menghadapi perubahan sistem sekaligus memperkuat penerapan pengadaan digital yang terintegrasi, efisien, dan akuntabel,” pungkasnya. [] Ricky
