Tegar Beriman-Bomang Ditargetkan Tersambung lewat Flyover pada 2027
BOGOR-KITA.com, CIBINONG — Pemerintah Kabupaten Bogor, menargetkan Jalan Tegar Beriman tersambung dengan jalur Bojonggede-Kemang (Bomang) melalui pembangunan flyover pada 2027.
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan pembangunan Flyover Bomang merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat konektivitas Bojonggede dan Kemang menuju pusat pemerintahan di Cibinong.
“Tahun 2027, Flyover Bomang akan mulai dibangun sehingga terhubung sampai simpang empat Bomang,” kata Rudy, Sabtu (22/8/2026).
Menurut Rudy, flyover tersebut akan mengatasi keterpisahan jalur akibat lintasan rel KRL Bogor-Jakarta sekaligus membuka akses langsung dari kawasan Bojonggede-Kemang menuju Jalan Tegar Beriman.
Berdasarkan dokumen detail engineering design (DED), kebutuhan anggaran pembangunan Flyover Bomang mencapai hampir Rp150 miliar.
Sebelum pembangunan dimulai, Pemkab Bogor akan melaksanakan sejumlah tahapan, di antaranya penetapan lokasi, appraisal, dan pembebasan lahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Untuk mempercepat pelaksanaan proyek, Flyover Bomang masuk dalam sekitar 10 proyek strategis yang akan menjalani tender dini pada akhir 2026 untuk pelaksanaan tahun anggaran 2027.
“Ada sekitar 10 pekerjaan yang akan kita lakukan tender dini pada tahun ini untuk pelaksanaan tahun anggaran 2027,” ujar Rudy.
Selain flyover, Pemkab Bogor menargetkan dua jembatan strategis di ruas Bomang, yakni Jembatan Sitanggerang dan Jembatan Pesanggrahan, rampung lebih dahulu.
Jembatan Sitanggerang direncanakan menjadi jembatan terpanjang di jalur tersebut. Sementara Jembatan Pesanggrahan disiapkan untuk memperkuat konektivitas menuju kawasan pembangunan flyover.
Rudy mengatakan, setelah jaringan tersebut tersambung, masyarakat dari Bojonggede, Kemang hingga Parung dapat mengakses Cibinong dengan lebih langsung tanpa harus memutar melalui Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) maupun Sentul.
Pemkab Bogor juga akan melanjutkan penataan kawasan Parung setelah konektivitas tersebut terbuka, termasuk penataan pedagang kaki lima (PKL) melalui penyediaan lokasi relokasi.
Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan sekitar dua hektare di sekitar pasar sebagai alternatif lokasi penataan sekaligus rencana pembangunan pasar ikan yang terintegrasi dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kami tidak ingin niat baik pemerintah membangun justru mematikan usaha yang sudah ada. Semua harus ditata bersama agar berdampak positif bagi ekonomi masyarakat,” kata Rudy.[] Hari
