BOGOR-KITA.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM), melalui surat tembusan yang dilayangkan pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH KBR) No. 378/K/Mediasi/IX/2016, tertanggal 05 September 2016, meminta klarifikasi kepada Institut Pertanian Bogor (IPB) atas dampak program green campus yang menuai penolakan dari warga masyarakat lingkar kampus, sekaligus menawarkan solusi penyelesaian melalui proses mediasi.
Sebelumnya, warga masyarakat lingkar kampus IPB, pada (8/04/2016) melalui Kuasa Hukum pada Kantor LBH KBR, menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM atas atas dampak yang ditimbulkan oleh program green campus IPB, berupa penutupan portal-portal, penggusuran Pedagang Kaki Lim (PKL), dan lain sebagainya. “Yah, kami kami sudah pernah menyurati Komnas HAM dan meminta supaya memediasi para pihak, yakni warga dan IPB”, Ujar Fatiatulo Lazira, S.H., Direktur LBH KBR.
Menurut Fati Lazira, pengaduan yang ditujukan kepada Komnas HAM sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai lembaga negara. “Kami menyampaikan pengaduan, karena dampak yang ditimbulkan akibat adanya program green campus ini sudah menyentuh hak atas hidup, berupa hak atas pekerjaan dan mencari nafkah. Warga disekitar kampus IPB itu, selama ini mencari nafkah disitu, ada yang ngojek dan jualan. IPB sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggungjawab moral untuk memberdayakan, bukan justru meminggirkan dengan program yang dari sisi kajian ilmiah masih juga menimbulkan perdebatan”, Kata Fati Lazira. “Lebih jauh yang kami dorong sebenarnya adalah bagaimana relasi sosial antara civitas akademika dengan warga lingkar kampus yang selama ini hidup berdampingan secara aman, tenteram dan damai, tidak terusik. Tugas IPB sebagai institusi pendidikan menggencarkan kegiatan-kegiatan yang edukatif untuk masyarakat sekitar dan melakukan pendekatan-pendekatan yang komunikatif apabila ada kebijakan kampus yang berdampak pada masyarakat”, Ujarnya. [] Admin
