Nasional

Yusfitriadi Angkat Bicara Soal Perpanjangan PSBB

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Pengamat sosial dan politik Bogor Yusfitriasi angkat bicara  perpanjangan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang saat ini sudah berlaku di DKI Jakarta dan menyusul perpanjangan di lima daerah Bodebek yakni Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabuaten Bekasi.

“Ada empat hal yang penting menjadi perhatian pemerintah ketika akan membuat kebijakan PSBB tahap kedua,” kata Yusfitriadi kepada BOGOR-KITA.com, Selasa (28/4/2020).

Pertama, PSBB harus berangkat dari hasil evaluasi.  Evaluasi dimaksud harus secara detail kenapa harus menerapkan kembali PSBB. Sehingga dalam evaluasi akan terlihat sektor mana saja yang belum berjalan maksimal dalam PSBB tahap pertama.

Baca juga  10 Juni: Corona di Bodebek Menggeliat, Tertular 50 Jadi 1.542 Orang

Kedua, transparan dan akuntabilitas. Hasil evaluasi, baik yang berbentuk kwantitatif maupun kwalitatif harus terbuka terhadap publik.

Hal itu penting, selain publik yang dominan menjadi obyek PSBB, juga publik harus tahu sejauh mana kinerja gugus tugas yang dibentuk untuk penanganan PSBB tersebut.  Jangan sampai struktur gugus tugas tidak berjalan maksimal.

Kalau begitu kondisinya sampai kapan pun akan terus PSBB. Termasuk dalam hal ini, keterbukaan dan pertanggungjawaban anggaran yang digunakan. Sudah sejauh mana penggunaanya, efektif atau tidak, sudah berapa yang digunakan, di sektor mana saja penggunaanya. Kalau  masalah anggaran tidak terbuka dan tidak mampu dipertanggungjawabkan, jangan-jangan PSBB tahap dua dibuat hanya sekedar untuk menghabiskan anggaran saja, smentara masyarakat yang terdampak covid-19 tidak mendapat perhatian yang serius dari pemerintah.

Baca juga  Yusfitriadi Dukung Ade Yasin, Sosialisasi Empat Pilar Tidak Formalistis

Keempat, terkait hak publik. Bantuan yang dijanjikan oleh pemerintah, baik pusat, propinsi maupun kabupaten, jangan sekedar menjadi pepesan kosong.

Masyarakat di bawah sangat menunggu-nunggu, bahkan menimbulkan kegaduhan, sementara bantuan-batuan tersebut sampai saat ini tidak sesuai harapan masyarakat.

Jangan sampai masyarakat sakit justru bukan karena covid-19, justru karena kelaparan, kekurangan nutrisi dan kekurangan gizi.

“Saat ini hasil evaluasi yang obyektif menjadi pertaruhan,” tutup Yusfitriadi. [] Hari

 

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top