Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan

Wabup Iwan Minta Dewan Tuntaskan APBD-P untuk Amankan Dana Pilkades

BOGOR-KITA.com –  Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan minta DPRD Kabupaten Bogor amankan dana untuk biaya pemilihan kepala desa yang dilakukan secara serantak di 273 desa pada 3 Nopember 2019 mendatang.

Hal ini dikemukakan Iwan untuk mengantisipasi agar jadwal pilkades yang sudah ditetaopkan tidak molor. “Kasihan calon-calon kepala desa. Bisa didemo kita,” kata Iwan Senin (15/7/2019).

Wakil Bupati Iwan Setiawan mengatakan, Pemkab Bogor saat ini sedang melakukan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan juga pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA).

“Kalau ini tidak selesai, gagal itu (pilkades- Red). Karena di KUPA-lah penganggaran biaya pilkades itu. Ini penting,” ungkap Iwan.

Selain mengawal proses APBD Perubahan, saat ini pihaknya juga tengah melakukan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Hal ini menurutnya sebagai tolak ukur untuk mengetahui berapa Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa).     

“Dari Silpa tersebut kemudian diketahui proses menuju ke KUPA sampai APBD perubahan. Itu prioritas. Kalau lewat, kasian calon-calon kades. Bisa didemo kita,” jelasnya.

Iwan menyebut, pemabahasan anggaran perubahan adalah masalah yang lebih prinsip. Sebab, Pilkades pada November mendatang sudah masuk dalam rencana Pemkab Bogor yang sudah menjadi harga mati.

“Makanya kita tidak fokus ke yang lain dulu. Pilkades ini jangan diabaikan. Kalau diabaikan, yang sudah dirapatkan, bisa gagal, karena ada anggaran yang harus diamankan. Nah kita berharap mudah-mudahan teman-teman di dewan sama dengan kita mengamankan dan membahas tepat waktu,” harapnya.

Pemkab Bogor merogoh kocek cukup dalam dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk penyelenggaran pilkades serentak pada November 2019 mendatang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Deni Ardiana mengatakan, dalam Pilkades serentak 2019 yang mengikutsertakan 273 desa se-Kabupaten Bogor ini, pihaknya mengusulkan anggaran sebesar Rp32 miliar.

“Usulan kita Rp32 miliar untuk dianggarkan dalam APBD Perubahan 2019,” kata Deni kepada wartawan, sebelumnya.

Meski begitu, Deni menyebut usulan itu bisa saja berubah, karena pihaknya sampai saat ini masih meminta Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai Pilkada 2018 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor.

“Nanti kan ada verifikasi lagi dari panitia pemilihan desa. Dan asumsi anggarannya per pemilih sebesar Rp15 ribu,” ungkapnya.

Untuk mekanisme pemilihannya, Deni mengatakan, Pilkades di Kabupaten Bogor masih didominasi oleh pemilihan dengan sistem manual. “Hanya ada satu desa yang nanti pemilihannya dengan sistem elektronik. Tapi belum ditentukan desa mana. Karena sekarang kita masih tawarkan ke desa-desanya, kalau mereka mau nanti kita verifikasi untuk ditentukan sebagai desa yang menggunakan sistem elektronik. Yang jelas, anggarannya hanya cukup untuk satu desa jika pakai sistem elektronik,” jelas Deni.

Sebelumnya diberitakan, rencana pelaksanaan Pilkades serentak di 273 desa ini telah disepakati oleh Pemkab Bogor bersama dengan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).

Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, pilkades serentak dimajukan dari jadwal awal yang telah disepakati. Hal ini dilakukan untuk menjaga keefektifan kinerja desa terutama tenaga PNS yang kini tengah di Plt kan.

“Tadinya pemilihan akan dilakukan pada 2020, tapi kita majukan. Karena kalau terlalu lama kasihan juga, tidak efektif. Kita juga butuh tenaga PNS yang kini di Plt kan untuk kembali bekerja sesuai fungsinya,” kata Ade Yasin. [] Admin/Pkr

 



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *