Kota Bogor

Sosialisasikan UU HKPD, Bapenda Optimis Akan Berdampak Terhadap PAD Kota Bogor

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor sosialisasikan Undang Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Bigland Hotel, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Selasa (17/5/2022).

Kepala Bapenda Kota Bogor, Deni Hendana mengatakan, dengan lahirnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bogor.

“Secara in total (PAD) kita akan meningkat,” ucap Deni kepada wartawan.

Deni menjelaskan, potensi peningkatan PAD Kota Bogor satu di antaranya bertambahnya penerimaan dana bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB) dari Provinsi Jawa Barat.

Baca juga  Ridwan Kamil Sebut Jenazah Eril Tiba di Bandara Soekarno Hatta Pukul 16.00 Sore Ini

“Jadi ada juga yang menambah misalkan persentase PKB dan BBNKB, yang tadinya persentase 70 provinsi 30 kita dan kemungkinan nanti persentase naik untuk kabupaten kota,” jelasnya.

Selain itu, UU HKPD juga mengatur kenaikan atas tarif Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dari 3 persen menjadi 5 persen. Namun pihaknya akan lebih dulu mengambil kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

“Kalau kenaikan itu kan kita harus melihat kondisi masyarakat, kita lebih kepada penyesuaian NJOP daripada ke tarifnya dulu. Penyesuaian NJOP kita ketinggalan paling tinggi 65 persen dari harga wajar. Tadi pun saya evaluasi kepada PPAT agar nanti mengedepankan nilai transaksi bukan NJOP,” ungkapnya.

Baca juga  Dinsosnakertrans Kota Bogor Jelaskan Dasar Kenaikan UMK 13 Persen

Deni mengakui dalam UU HKPD ada penyederhanaan untuk retribusi daerah dari tadinya 32 menjadi 18 jenis. Kemudian beberapa penurunan tarif, seperti di antaranya tarif parkir dari 30 menjadi 10 persen.

“Kalau dari sisi pengurangan mungkin tidak terlalu signifikan untuk Kota Bogor, jadi kita bisa tutupi dengan eksentifikasi dan intensifikasi. Jadi kalau pengurangan dari parkir dan reklame ini bukan jenis pajak tulang punggung,” katanya.

Ia menambahkan, implementasi UU HKPD menunggu turunan peraturan daerah yang akan disusun di tahun ini. Oleh karena itu, kata Deni berkenaaan pajak daerah dan retribusi daerah sekarang masih menerapkan ketentuan yang lama.

“Tahun ini kajian dan membuat drafnya. Tahun depan diusulkan untuk dibahas di DPRD. Insyaallah 2024 sudah berjalan,” ujarnya.

Baca juga  Dr Hendro : Pemkot Bogor Harus Optimalkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sementara, Wali Kota Bogor, Bima Arya yang hadir dalam kegiatan tersebut menuturkan PPAT berperan strategis karena sebagai mitra pemerintah untuk meningkatkan PAD Kota Bogor dari BPHTB.

“Kami menjelaskan aturan-aturan terkait dengan penataaan keuangan pemerintah pusat dan daerah termasuk pola-pola yangg disesuaikan dengan BPHTP,” kata Bima Arya. [] Ricky

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terpopuler

To Top