BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Pemekaran Bogor Barat yang sudah diproses sebagai daerah otonomi baru (DOB) lebih 10 tahun lalu, bukan keinginan tetapi kebutuhan. Sebab mengurus 5,8 juta jiwa penduduk Kabupaten Bogor bukan persoalan mudah. Oleh sebab itu, kita berharap pemerintah pusat bijaksana dan bisa jernih melihat masalah DOB Bogor Barat.
Hal ini dikemukakan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanudin kepada wartawan di Kantor DPRD, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat (15/11/2019).
“Kalau mau pelayanan efektif efisien, jujur beban kami lumayan berat untuk mengurus Kabupaten Bogor yang luas dan padat ini,” kata Burhanudin.
Ia menyebut kompleksitas permasalahan di Kabupaten Bogor sangat tinggi.
“Kami berharap pemerintah pusat merespon positif. Mungkin untuk kabupaten kabupaten tertentu, prosesnya tidak langsung DOB, sebab ada daerah persiapan. Tetapi terkait DOB Bogor Barat, tim pusat bisa menilai, apakah ini layak apa tidak,” kata Burhanudin.
Masih menurut Burhanudin, Bupati Bogor Ade Yasin sudah memerintahkan pihaknya untuk berkomunikasi dengan anggota DPR RI dapil Kabupaten Bogor soal DOB Bogor Barat.
“Nanti kami silaturahmi ke DPR RI. Bukan hanya membahas DOB tapi masalah pembangunan Kabupaten Bogor secara keseluruhan, karena Kabupaten Bogor tidak cukup mengandalkan APBD, ” jelasnya.
Menurut Burhanudin, untuk mendukung proses pemekaran DOB Bogor Barat pihaknya menganggarkan Rp41 miliar.Sebanyak Rp40 miliar untuk pembelian lahan dan Rp1 miliar untuk fasilitas dan sebagainya.
“Bila perlu kita konsultasi ke DPR RI dan Kemendagri sebagai kepanjangan tangan presiden,” tandasnya. [] Hari
